Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Teuku Kamaruzzaman. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Teuku Kamaruzzaman, yang akrab disapa Ampon Man, menyoroti terjadinya pergeseran pola gerakan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Aceh. Hal itu disampaikannya saat berbincang dengan Dialeksis di Polem Coffee, Sabtu, 17 Januari 2026, di sela diskusi santai mengenang kiprahnya sebagai pekerja sosial lintas organisasi masyarakat sipil.
Ampon Man menilai, pada masa lalu OMS di Aceh dikenal kritis terhadap pemerintah dengan pendekatan yang jelas, terukur, dan berbasis data yang valid. Kritik disusun melalui kajian lapangan, riset, serta dokumen yang dapat diuji secara objektif. Dulu konsentrasi OMS di Acèh cukup luas meliputi soal soal Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Good Goverment, dll. Semua kosentrasi ini memiliki nilai nilai tersendiri yang harus dijiwai oleh OMS dalam melaksanakan peran kontrol nya terhadap Pemerintah di masa itu. Namun, kondisi tersebut menurutnya mulai mengalami pergeseran.
“Sekarang ini, sebagian kritik yang muncul ke ruang publik lebih banyak berbunyi indikasi dan asumsi serta berbau Prejudice yang sifafnya negative karena tidak berdasarkan Fakta dengan data pendukung yang belum jelas, bahkan belum teruji kevalidan dan objektivitasnya,” ujar Ampon Man saat menyampaikan diskusi bersama Dialeksis.
Ia mengingatkan, pola seperti itu berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap gerakan masyarakat sipil itu sendiri. Kritik yang tidak berbasis fakta dan data kata dia, bukan hanya merugikan pemerintah yang dikritik, tetapi juga mencederai marwah OMS itu sendiri sebagai penjaga kepentingan publik serta pemberi informasi yang dapat dipercaya.
Meski demikian, Ampon Man tetap memberikan apresiasi kepada OMS yang hingga kini masih konsisten memegang teguh nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta semangat perjuangan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, OMS semacam inilah yang seharusnya menjadi rujukan dan teladan bagi gerakan sipil lainnya.
“Masih ada OMS yang bekerja dengan serius, berpegang pada data, etika, dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat. Jejak inilah yang seharusnya diikuti, bukan justru menyerang seorang pejabat pemerintah atas dasar kebencian atau karena ditunggangi kepentingan pihak tertentu,” tegasnya.
Ampon Man menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi dan harus dihormati. Kritik adalah alat chek and balanche buat semua kebijakan dari Pemerintah agar dapat bermanfaat maksimal bagi masyarakat. Namun kritik tersebut harus disampaikan secara objektif, konstruktif, dan disertai solusi. Ia menilai, OMS idealnya tidak hanya mengungkap persoalan, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang rasional dan dapat diterapkan.
“Kritik yang sehat itu bukan sekadar menggugat atau mempertanyakan, tetapi juga membantu memperbaiki kondisi. Apa lagi di saat kita harus saling menguatkan/berkolaborasi dalam pemulihan korban bancana saat ini. Jika OMS mampu menyajikan data yang kuat dan solusi yang masuk akal, maka pemerintah dan publik akan lebih terbuka untuk mendengar,” ujarnya.
Ia berharap ke depan OMS di Aceh dapat kembali memperkuat kapasitas internal, memperbaiki metode advokasi, serta menjaga etika komunikasi publik. Dengan demikian, peran OMS sebagai pilar demokrasi dan pengawal kepentingan masyarakat dapat tetap terjaga dan dipercaya.
“Kepercayaan publik adalah modal utama gerakan sipil. Tanpa itu, suara OMS akan kehilangan bobot dan maknanya,” pungkas Ampon Man.
Sebelumnya
