DIALEKSIS.COM | Jakarta - Koordinator Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota (FKKA) yang juga Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman memimpin Rakerda FKKA, Rabu (2/2/2022) di Hotel Borobudur Jakarta.

Saat memimpin raker, ia didampingi para Wakil Koordinator, yakni Bupati Gayo Lues M. Amru, Wakil Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi dan Ketua DPRK Nagan Raya Jonniadi.

Rapat kerja ini diikuti oleh para bupati dan Wali Kota se Aceh yang merupakan anggota dari FKKA. Hadir juga para Ketua DPRK dari seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh.

Raker ini dibuka oleh Asisten I Pemerintah Aceh, M Jafar menggantikan Gubernur Nova Iriansyah yang berhalangan hadir.

Forum ini menghadirkan dua nara sumber, yakni DR Teuku Ahmad Yani dan DR M Yakub Aiyub Kadie. Keduanya membahas sejauh mana peluang Aceh bisa mendapatkan dana otsus tanpa berbatas waktu jika dilihat dari aturan perundang-undangan yang ada, dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang notabene lahir dari MoU Helsinki.

Aminullah Usman dalam sambutannya mengatakan sebagai langkah awal, FKKA sudah mulai berjuang dan mungkin akan butuh waktu karena belum ada keputusan pasti tentang permintaan serta harapan terkait dengan Dana Otsus Aceh tersebut.

“Karenanya, sudah menjadi tugas kita bersama untuk menyatukan langkah dan persepsi dalam memperjuangkan aspirasi ke Pemerintah Pusat. Kita sangat membutuhkan ide-ide dan gagasan-gagasan dari semua pihak demi kesempurnaan,” kata Aminullah.

Lanjutanya, dana Otsus merupakan hal penting yang harus diperjuangkan dalam mengejar ketertinggalan Aceh di berbagai bidang pembangunan.

Katanya, Aceh masih berkutat dengan persoalan tingginya angka kemiskinan, yakni diatas 15%. Kemudian Aceh juga butuh dana besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pembangunan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh.

“Makanya kita perlu mendapatkan ide dan masukan dari para bupati/wali kota hari ini. Kesepakatan yang lahir hari ini akan kita sampaikan ke Gubernur, Ketua DPRA hingga ke Presiden,” kata Aminullah yang kemudian membuka sesi tanya jawab.

Para kepala daerah yang hadirpun kemudian menyuarakan berbagai pikiran dan aspirasi dari masyarakatnya pada forum tersebut.

Tampak Wali Kota Langsa Usman Abdullah, Bupati Simeulue Erli Hasim, Wakil Bupati Pidie Fadlullah TM Daud, Plt Bupati Bener Meriah Dailami, Ketua DPRK Lhokseumawe dan kepala daerah yang lain menyampaikan masukan-masukan pada forum ini.

Secara umum, para kepala daerah ini sepakat akan berjuang habis-habisan agar dana Otsus Aceh tidak berhenti di 2027, tapi bisa terus berkelanjutan tanpa ada batas waktu atau abadi seperti kebijakan pemerintah pusat untuk Papua. Bahkan forum sepakat akan memperjuangkan besaran angkanya, jika selama ini maksimal 2%, kedepan harus lebih dari angka tersebut.

Koordinator Forum KKA Aminullah kemudian merangkum semua kesepakatan pada forum ini dan ditandatangani oleh seluruh bupati/wali kota.[HBA]