Aktivis masyarakat Bireuen, Iskandar. [Foto: for Dialeksis] 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis masyarakat Bireuen, Iskandar atau yang kerap disapa Tuih Alkhair, menilai Penjabat (Pj) Bupati Bireuen, Aulia Sofyan sudah menjadi derita bagi masyarakat dengan deretan kinerja buruknya selama menjabat.

Menurutnya, Penjabat Bupati Bireuen dianggap kaku dalam memimpin dan enggan berkomunikasi yang baik dengan kepala dinas, dianggap tak harmonis antara Forkopimda dibuktikan dengan murkanya Ketua DPRK Bireuen terhadap Pj Bupati, sering mengabaikan mahasiswa bahkan dianggap tidak peduli.

"Kepercayaan yang diberikan kepada Aulia Sofyan untuk menjabat sebagai Pj Bupati merupakan petaka bagi masyarakat Kabupaten Bireuen," kata Tuih Alkhair dalam keterangan yang diterima Dialeksis.com, Jumat (24/2/2023).

Tuih Alkhair menambahkan Aulia Sofyan hadir di Bireuen menjadi petaka bagi masyarakat. Dalam hal ini, hampir semua bidang tidak ada kemajuan selama Aulia Sofyan menjabat Pj Bupati Bireuen.

Menurutnya, Masyarakat semakin menderita dibawah kepemimpinan tangan dingin Aulia Sofyan. Bahkan, Bireuen yang dikenal sebagai 'kota santri', berani-beraninya membiarkan kegiatan yang tidak bernuansa islami yaitu joget-joget bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan di halaman pendopo Bupati. Ini kan sangat kurang ajar, masak di pendopo pemerintah dibiarkan terjadinya maksiat.

"Tak ada terobosan signifikan yang berdampak baik kepada rakyat. Jikapun ada, kami menduga bahwa itu merupakan pembohongan publik," ujarnya.

Dalam mengambil kebijakan, Tuih menilai, Penjabat Bupati Bireun sering salah langkah dalam kinerja, seperti terkait mutasi pejabat kemarin dianggap tidak cocok dan bukan waktu yang tepat.

Mengenai prestasi, saat ini tidak ada terobosan atau prestasi gemilang yang didapatkan, pembahasan anggaran APBK tidak tepat waktu dan hampir mustahil menerima WTP lagi yang mana sebelumnnya Bireun dapat WTP tujuh kali berturut-turut.

"Aulia diduga sering keluar daerah sehingga menghambat pembangunan. Kemudian, Pj Bupati juga tak bisa menyelesaikan kasus pendirian Masjid di Sangso, dan polemik dibangunnya tugu 'kota beriman' di Kecamatan Kuta Blang," ujar Aktivis masyarakat Bireuen ini.

Dalam hal ini, tambahnya, Tuih berharap agar pejabat Bupati Bireun dapat memperbaiki birokrat di Kabupaten Bireun yang saat ini sudah tidak baik-baik saja.

Dalam hal ini jika keadilan masih belum ditegakkan, Dirinya akan mengerahkan massa untuk menuntut keadilan yang ada di Kabupaten Bireun.

"Jika kedhaliman masih terjadi di Bireun, kami akan mengerahkan massa sebanyak-banyak agar kedhaliman ini hilang," pungkasnya.

Diketahui, kebijakan Pj Bupati Bireuen juga dianggap menjadi kabar buruk bagi para honorer. Pejabat Bupati Bireun mengeluarkan SE pada tanggal 1 Februari 2023 terkait status Kepegawaian Non ASN di Lingkungan Pemkab Bireuen.

Dalam surat tersebut, Aulia Sofyan menegaskan kepada Kepala SKPK untuk SK kontrak Pegawai Non ASN hanya berlaku sampai 30 November 2023.

"Tidak mengangkat Pegawai Non ASN, Tenaga Kontrak atau Bakti pengganti atau baru," bunyi Surat Edaran.

Selanjutnya, terhadap tenaga kontrak/bakti supir (pengemudi), tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dipekerjakan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.