DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - PT Pertamina (Persero) telah menerapkan penggunaan barcode atau QR code untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sejak 1 Desember 2022 melalui aplikasi MyPertamina. Kebijakan ini, yang juga berlaku di Aceh, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Namun, penerapannya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pejabat daerah.

Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem), dalam pidato perdananya mengumumkan bahwa kebijakan wajib barcode saat pengisian bahan bakar di SPBU akan segera dihapuskan. Pernyataan tersebut disampaikan Mualem usai dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rabu (12/2/2025) dalam sidang paripurna DPR Aceh.

Menanggapi hal tersebut, Dialeksis.com menelusuri lebih dalam mengenai efektivitas dan kendala penerapan barcode BBM Pertamina. Sebelum menggunakan aplikasi MyPertamina, masyarakat diwajibkan mendaftarkan diri dan memahami fitur-fiturnya. Aplikasi ini tersedia di Google Play Store dan App Store, dengan metode pembayaran yang terhubung ke LinkAja atau kartu debit dari beberapa bank.

Kendala dalam Penerapan Barcode BBM

Meski bertujuan mempermudah pengawasan, aplikasi ini masih memiliki beberapa kelemahan. Pengamat Teknologi Informasi, Muttaqin, S.T., M.Cs, dosen Teknik Komputer Universitas Sains Cut Nyak Dhien, menyarankan agar pemerintah menyusun kebijakan terpusat terkait digitalisasi layanan publik.

“Sebaiknya, instansi menggunakan satu aplikasi terpadu misalnya yang terintegrasi dengan data KTP atau PeduliLindungi untuk menghindari pembuatan aplikasi baru yang membebani masyarakat,” ujarnya kepada Dialeksis.com pada Sabtu (15/2/2025).

Menurutnya, jika menggunakan sistem yang sudah ada, Pertamina hanya perlu menambahkan database tambahan, seperti nomor plat kendaraan dan jenis kendaraan, guna memastikan bahwa pengguna memenuhi syarat untuk memperoleh BBM subsidi sesuai ketentuan Disdukcapil.

“Data ini harus tetap aman, dan MyPertamina sebaiknya tidak menyimpan informasi pribadi secara langsung. Data hanya boleh diakses secara terenkripsi bila diperlukan dari instansi terkait,” tambahnya.

Antrean Panjang dan Potensi Penyalahgunaan

Selain masalah teknis, penerapan barcode BBM juga menghadapi kendala operasional. Beberapa SPBU masih mengalami antrean panjang meskipun sistem barcode diharapkan mempercepat proses transaksi.

“Di beberapa SPBU, antrean tetap panjang, bahkan beberapa kehabisan stok karena alur distribusi yang belum optimal,” ungkap Muttaqin.

Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan barcode kendaraan. Misalnya, barcode bisa digunakan oleh pihak lain untuk mengisi BBM kendaraan berbeda, sehingga kuota BBM subsidi pengguna sah dapat berkurang atau habis. Pertamina pun memblokir akses barcode secara otomatis jika terdeteksi ketidaksesuaian data kendaraan atau identitas pemilik.

Solusi untuk Optimalisasi Penerapan Barcode

Untuk meningkatkan efektivitas, Muttaqin menyarankan adanya penguatan infrastruktur digital dan sistem keamanan. Salah satunya adalah memperbaiki sinyal di beberapa daerah yang masih lemah serta memberikan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

“Jika ada koordinasi yang baik antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat, penerapan barcode BBM ini bisa lebih optimal. Namun, jika tetap menimbulkan banyak kendala, ada baiknya dievaluasi ulang atau dikombinasikan dengan metode lain,” pungkasnya.

Penulis banyak buku ini juga menilai bahwa kebijakan ini harus diimbangi dengan fleksibilitas dalam metode pembayaran dan integrasi dengan sistem lain agar tidak memberatkan masyarakat, khususnya di daerah dengan akses internet terbatas.

Kesimpulan dari akademisi dan ahli IT Muttaqin, penerapan barcode BBM diharapkan dapat mengatasi penyalahgunaan BBM subsidi, tetapi masih memiliki beberapa tantangan yang perlu diselesaikan. 

"Evaluasi kebijakan ini perlu melibatkan berbagai pihak agar solusi yang diterapkan benar-benar efektif tanpa menghambat akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi," pungkasnya. [ar]