DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh Development Wacht (ADW) bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Prodi Sejarah Kebudayaan Islam (HMP SKI) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh menggelar diskusi publik.

Diskusi itu mengusung tema "Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai Landasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Aceh dalam Bingkai NKRI". 

Diskusi publik itu berlangsung di Aula Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Kamis (28/11/2019).

Diskusi ini menghadirkan dua narasumber diantaranya; Syarifuddin Abee, M.Si Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Muslahuddin Daud, S.Ag Tokoh Muda Aceh. 

Masing-masing narasumber menyampaikan materi materi Kesadaran Ke-Indonesiaan Modal Pembangunan Aceh, dan Partisipasi Masyarakat Mendukung Pembangunan di Aceh.

Direktur ADW Zulyadi mengatakan, diskusi ini untuk memberikan pemahaman tentang penguatan wawasan kebangsaan sebagai landasan pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh dalam bingkai NKRI. 

"Ini menjadi masukan dan pemikiran baru tentang kondisi wawasan kebangsaan masyarakat Aceh saat ini," kata Zulyadi, Kamis (28/11/2019).

Zulyadi berharap isi seminar ini bisa menumbuh sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat Aceh, sekaligus mendorong meningkatnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 

"Kesadaran partisipasi ini nanti juga berujung kepada berkembangnya nasionalisme Indonesia dalam diri masyarakat Aceh," katanya.

Menurut Zulyadi, secara umum kondisi pembangunan di Aceh masih tertinggal bila dibanding dengan daerah lain di Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan berbagai kewenangan, kekhususan dan kemampuan finansial yang diperoleh Aceh sebagai dampak dari proses damai Aceh 2005 silam. 

"Berbagai potensi yang dimiliki Aceh ternyata belum mampu memberi dampak kepada kesejahteraan masyarakat dan sektor pembangunan lainnya," kata Alumni UIN Ar-Raniry itu. 

Llima tahun terakhir ini muncul harapan akan menggeliat kembali pembangunan di Aceh dengan adanya sejumlah proyek strategis nasional yang dibangun oleh Presiden Jokowi, misalnya jalan tol dan pembangunan waduk di beberapa kabupaten/kota di Aceh.

Belum lagi Aceh dan Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah PON 2024, ini akan ada beberapa proyek strategis lain di Aceh untuk mendukung pelaksanaan PON tersebut. 

"Pembangunan infrastruktur tersebut tidak akan optimal jika masyarakat dan pemerintah setempat tidak bersinergi tidak saling mendukung," katanya. 

Maka menurut Zulyadi penguatan kesadaran tentang wawasan kebangsaan menjadi penting untuk mendorong pembangunan di Aceh secara masif diberbagai sektor.

Selain itu kata Zulyadi, kondisi kemajemukan masyarakat Aceh saat ini juga menghadapi berbagai ancaman seperti radikalisme, kemiskinan, sikap primordialisme dan masalah sosial lain. 

"Potensi ancaman ini akan menggangu pembangunan jika tidak diantisipasi oleh para pihak terkait. Menjaga toleransi dalam kehidupan bermasyarakat menjadi keharusan berbagai pihak baik di Aceh dan nasional. Pemerintah dan para pihak terkait harus melakukan pendidikan tentang toleransi dan menjaga masyarakat dari pengaruh negatif baik berasal dari luar geografis Indonesia maupun dari dalam negeri," katanya.