Foto bersama. [Dok. for Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) mengadakan kajian berkenaan dengan 17 tahun implementasi Undang-undang No.11/2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang menghasilkan kertas kebijakan (policy paper), Banda Aceh, Selasa (11/10/2022). 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Kajian, Nina Noviana, anggota tim lainnya adalah Dr Otto Nur Abdullah dan Juanda Djamal.

Menurut Novi, policy paper didiskusikan lebih mendalam dengan perwakilan mahasiswa, karena menurut mereka, mahasiswa dapat berperan lebih besar ke depan. Terutama dalam mengawasi dan mengkritisi pelaksanaan UUPA.

“ACSTF sebagai lembaga yang dibentuk saat proses perundingan antara GAM dnegan RI tahun 2001 ini berupaya untuk tetap konsisten dalam memastikan proses transformasi konflik ke perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh,” jelas Novi

Sedangkan Dr Otto berpandangan bahwa UUPA itu merupakan konstitusinya Aceh, maka semestinya dalam pelaksanaannya tidak lepas dari gagasan-gagasan baru yang menjadi imajinasi politik dalam bernegara, misalnya qanun-qanun yang dihasilkan mengandung substansi yang dapat menjawab segala kebutuhan dan kepentingan dalam pembangunan kesejahteraan rakyat Aceh

“Dari mana imajinasi tersebut, imajinasi tersebut datangnya dari zaman keemasan Aceh, sebagaimana gagasan perjuangan yang dipimpin oleh wali Hasan Tiro saat menggelorakan perjuangan GAM dulu,” ujar Otto.

“Jadi, elit-elit PA sekarang ini semestinya terus membangun imajinasi politik pembangunan Aceh hari ini, namun faktanya bahwa selama 17 tahun ini, mereka kering imajinasi dalam mengelola Aceh,” tambah Juanda.

Selanjutnya, Juanda Djamal, dalam kritiknya menyebutkan awal perdamaian Aceh mengalami eforia yang berlebihan, sehingga agenda utama Aceh hilang, cita-cita perjuangan tergerus oleh kekuasaan politik, sehingga mengalami demoralisasi perjuangan saat ini.

“Faktornya adalah semakin berkurangnya diskusi ataupun kajian yang berisikan tentang agenda-agenda pembangunan, kita cenderung saling menertawai sesama, dan tentunya kepentingan personal mempengaruhi gerak kita, meskipun pejuang/aktifis sudah memiliki posisi strategis namun sulit membangun gerak yang inklusif dan kolaboratif sehingga kehilangan cita-cita bersama,” kata Juanda Djamal.