Koordinator Klaster Riset Manajemen Risiko Bencana TDMRC USK, Dr. Ella Meilianda, ST, MT. [Foto: IST] 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bencana banjir kembali melanda masyarakat Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Taming dan seekitarnya telah membuat masyarakat pilu. Korban banjir banyak kehilangan harta benda yang tidak bisa diselamatkan bahkan ikut menelan nyawa.

Seperti bencana yang lain, banjir itu menyebabkan kerugian yang tak sedikit. Sebagian besar korbannya adalah masyarakat kecil, yang hidup pas-pasan. Kerugian yang dialami masyarakat pun tak sedikit, apalagi bagi mereka yang hidup pas-pasan tentu mengalami dampak yang besar. 

Sudah semestinya Pemerintah Aceh mengambil langkah cepat untuk menangani setiap kejadian bencana yang terjadi, apalagi bencana banjir sudah terus menerus terjadi sejak beberapa tahun terakhir.

Meninandaklanjuti hal itu, Koordinator Klaster Riset Manajemen Risiko Bencana TDMRC USK, Dr. Ella Meilianda, ST, MT meminta pemerintah Aceh untuk melakukan kajian teknis berbasis data dan analisis ilmiah terkait kondisi hidrometeorologis, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan infrastruktur yang berada di wilayah sungai.

"Hal itu untuk mengetahui sejauh mana kondisi DAS dan infrastruktur wilayah, terutama di wilayah hilir, yang notabebe sering tergenang banjir mempengaruhi tingkat kerentanan fisik maupun sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat yang beraktivitas dan mendiami wilayah itu," jelasnya kepada Dialeksis.com, Selasa(04/01/2022).

Pakar banjir itu menjelaskan kondisi DAS sangat dipengaruhi oleh perubahan tata guna lahan. Sementara kondisi hidrometeorologis saat ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim.

"Kedua kondisi tersebut akan dapat menghasilkan perubahan pola aliran di wilayah DAS dan rejim aliran pada batang-batang sungai. Banjir yang terjadi saat ini merupakan kondisi ektrim dimana curah hujan yang terjadi melebihi kapasitas tampungan DAS dan aliran sungai, akibat intensitas dan frekuensi hujan lebat yang terjadi cukup tinggi di beberapa wilayah tersebut," terangnya.

Untuk itu, kata dia, setelah memahami dengan kondisi tersebut maka baru dapat ditentukan upaya mitigasi apa yang dapat dilakukan. Apakah itu mitigasi secara struktural ataupun non-struktural.

Ia menambahkan, selama ini ada kesalahpahaman di masyarakat bahwa mitigasi struktural untuk penanganan banjir adalah dengan meninggikan atau memperpanjang tanggul sungai. Padahal belum tentu banjir yang terjadi di daerah hilir, akar masalahnya ada pada wilayah hilir tersebut.

"Bisa jadi penyebabnya pada wilayah tengah, misalnya dengan di hulu, misalnya akibat diversifikasi lahan resapan atau deforestasi. Di lain pihak, mitigasi non-struktural belum dijalankan secara terpadu oleh lintas lembaga dan lintas wewenang," jelasnya lagi.

Di samping itu, lanjutnya, masyarakat perlu diberi dukungan untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan sehingga mereka dapat mencapai resiliensi dalam menghadapi banjir yang berulang.