8 Kabupaten di Aceh Termiskin, Pengamat: Penggunaan Dana Otsus Tidak Tepat
Font: Ukuran: - +
Reporter : Zulkarnaini
Pengamat Kebijaka Publik Aceh Nasrul Zaman
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh untuk periode 2022, terdapat 8 kabupaten/kota di Serambi Mekah angka kemiskinan yang tinggi, melebihi rata-rata tingkat kemiskinan di seluruh Provinsi Aceh.
Delapan Kabupaten itu diantaranya; Aceh Singkil 19,18 persen, Gayo Lues 18,87 persen, Pidie 18,79 persen, Bener Meriah 18,39 persen, Simeulue 18,37 persen, Aceh Barat 17,93 persen, Nagan Raya 17,38 persen, dan Aceh Utara 16,86 persen.
Menurut Pengamat Kebijaka Publik Aceh Nasrul Zaman, dari data yang dirilis BPS Aceh menunjukkan tingginya tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten/kota kerena tidak mampu mengelola anggaran daerah dan tidak efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Alokasi dana untuk program-program pengentasan kemiskinan mungkin tidak termanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya perencanaan yang tepat, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, atau bahkan potensi masalah dalam pelaksanaan program-program tersebut di tingkat lokal,” kata Nasrul.
Lebih lanjut Nasrul Zaman mengatakan, kendalanya bukan pada bukan pada jumlah anggaran yang diterima, tapi diduga Pemerintah Aceh tak mampu mengelola dana otonomi khusus (otsus) dengan tepat dan efisien.
“Penggunaan dana otsus seharusnya diarahkan secara cermat untuk memprioritaskan program-program yang dapat mengurangi kemiskinan di daerah-daerah yang membutuhkan bantuan ekstra,” kata Nasrul Zaman.
Selain itu kata Nasrul Zaman, bila ditelusuri lebih jauh desain program masing-masing kabupaten/kota jauh dari konsep untuk penurunan kemiskinan.
“Ini terjdi akibat kapasitas SDM daerah yang rendah serta dukungan pendampingan dari pemerintah aceh yang minim,” kata Nasrul.
“Pemerintah Aceh juga minim melakukan upgrading peingkatan kapasitas para staf perencana kabupaten/kota dalam menyusun program penurunan kemiskinan yang ada di daerahnya. Identifiksi kemiskinan yang buruk dan proporsi anggaran kemiskinan yang minim juga berkonstribusi langsung pada sulitnya angka kemiskinan diturunkan,” pungkasnya.