Koordinator GeMPUR, Asrinaldi. [Foto: for Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Rakyat (GeMPUR) Asrinaldi mengatakan, kondisi Pemerintahan Banda Aceh di bawah nahkoda Bakri Siddiq sungguh sangat memprihatinkan, berbagai aspek mulai dari menurun drastisnya program kerakyatan dan keagamaan, hingga meningkatnya inflasi maupun pelanggaran syariat islam. Hal ini menunjukkan selama 100 hari lebih memimpin Banda Aceh, kinerja Bakri Siddiq masih sangat mengecewakan. 

"Penegakan syariat Islam di Banda Aceh dan Persoalan Inflasi sungguh sangat memprihatinkan, sementara Pj Walikota Bakri Siddiq sejauh ini hanya sibuk pencitraan. Kesana kemari terkesan hanya untuk foto dan gunting pita tanpa ada tindak lanjut yang nyata, sehingga tiga bulan lebih kepemimpinan Bakri Siddiq membuat Banda Aceh semakin dilanda dilema," ungkap GeMPUR Asrinaldi kepada media ini, Rabu (26/10/2022).

Menurut Asrinaldi, preseden dilepasnya tanpa sanksi 11 (orang) wanita yang melakukan pesta ria atau kumpul kebo di kawasan Ulee Lheu adalah salah satu tragedi yang menurunkan semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melaporkan pelanggaran syariat islam.

"Ini jelas-jelas preseden buruk dan memalukan, dan perlu dicek lebih jauh ada apa dibalik semua itu, jika tidak maka ke depan kalau ada pelanggaran syariat warga akan mulai ragu melaporkan ke pihak pemko, karena dikhawatirkan ujung-ujungnya akan dilepaskan begitu saja tanpa ada ketegasan dalam penegakan aturan syariat islam," tambahnya.

Kendatipun Bakri Siddiq terakhir turun ke kawasan Sungai Lamnyong dan kemudian melakukan himbauan kepada masyarakat, semua hanyalah tindakan pencitraan belaka.

"Di malam yang sama ketika Bakri Siddiq melakukan hal itu, di salah satu coffee di kawasan kota juga puluhan wanita muda nongkrong hingga dini hari. Kami yakin di beberapa tempat lain hal-hal serupa juga mulai lagi, bahkan pelanggaran syariat semakin marak karena ketidaktegasan pemko tersebut," kata dia.

Seharusnya, kata Asrinaldi, yang dilakukan Pj Walikota bukan hanya sebatas pencitraan dan himbauan agar tidak melakukan pelanggaran. Namun, menginstruksikan jajarannya secara tegas untuk stand by di lokasi wisata dan rutin melakukan razia.

"Tindak tegas pelanggaran jangan hanya sebatas himbauan, Pj Walikota itu punya kekuasaan dan perangkat untuk bekerja, jangan justru malah sibuk memoles diri dengan pencitraan sementara pelanggaran yang semakin marak terjadi malah terkesan dibiarkan. Perlu juga diingat Pj Walikota jika ingin memberantas maksiat di lokasi wisata tak mesti harus menghentikan aktivitas berjualan, tapi bagaimana mengoptimalkan peran petugasnya untuk stand by dan mengoptimalkan penerangan. Kalau penerangan bagus, kinerja petugas bagus maka penegakan syariat islam akan berjalan, jika tidak ya hanya sebatas omong kosong," tegasnya.

Selain itu, lanjut Asrinaldi, dalam penguatan syariat islam juga diharapkan Pj Walikota lebih jujur ke masyarakat berapa banyak pembangunan sarana ibadah, dan program-program keagamaan yang dihapus atau dipangkas.

"Pj Walikota mengatakan tidak menghapus atau memangkas program keagamaan termasuk pembangunan sarana ibadah, tapi faktanya banyak program tersebut belum dimulai padahal sudah hampir memasuki bulan november atau penghujung tahun, tetapi SPD kegiatannya saja banyak yang tidak dikeluarkan . Lantas mau dikerjakan kapan? Nanti akhir tahun kita akan catat laporan masyarakat mana saja program keagamaan atau pembangunan/penyediaan sarana ibadah, jika terbukti tidak dibangun atau dikerjakan maka sah-sah saja masyarakat kecewa dan menuding Pj Walikota ingkar janji, atau seorang yang cakapnya tak serupa bikin," jelasnya.

Tak hanya itu, persoalan ekonomi yakni inflasi yang terjadi di Banda Aceh juga sangat memprihatinkan. Pj Walikota hanya melakukan sekali pasar murah sebagai simbolis seakan-akan serius dalam penanganan inflasi selebihnya selain rapat tak terlihat apa tindak lanjut nyata yang dilaksanakan.

"Persoalan inflasi ini kami lihat Bakri Siddiq tidak laporkan kepada mendagri sebagai capaian 3 bulan kepemimpinannya, mungkin karena angkanya sudah terlalu tinggi. Berdasarkan data BPS, pada september 2022 meningkat 0,78 persen sehingga tingkat inflasi (januari-september) mencapai 5,73 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun(september 2022 terhadap agustus 2021) sudah mencapai 7,85 persen,” terang dia.

“Ini jelas-jelas sudah tidak sesuai dengan arahan presiden yang meminta pemerintah daerah menekan inflasi agar tetap di bawah 5 persen. Begitu diprotes persoalan inflasi baru Bakri Siddiq buat pasar murah sekali, inikan namanya hanya formalitas, tidak fokus dan tidak serius. Kita heran apakah memang demikian pola Pj Walikota selain formalitas, simbolis dan pencitraan belaka justru sangat jauh dari kata fokus atau serius," tambah dia.

Hal yang lebih memilukan, selain inflasi semakin meningkat program-program peningkatan ekonomi masyarakat justru menurun drastis dan bahkan tak kelihatan.

"Dengan minimnya kepedulian nyata maka dipastika n pertumbuhan ekonomi masyarakat Banda Aceh menurun, dan masyarakat semakin sulit. Ekonomi masyarakat yang diharapkan akan memulih pasca covid-19 justru akan semakin memburuk tanpa ada sentuhan nyata dari pemko saat ini," ucapnya.

Dia juga menyarankan agar Bakri Siddiq segera sadar diri dan berbenah sehingga tak membuat masyarakat kota semakin susah. Hal ini justru jelas-jelas bertolak belakang dengan komitmen Pj Walikota pasca dilantik yakni mengentas kemiskinan.

"Jika memang tidak sanggup memimpin kota Banda Aceh silahkan mundur saja, jangankan bicara persoalan lainnya persoalan ekonomi, inflasi dan syariat islam saja tak serius ditangani, sungguh hal ini akan membuat masyarakat kecewa kepada pemko bahkan turut kecewa kepada mendagri sebagai pemberi mandat kepada Bakri Siddiq untuk memimpin kota Banda Aceh," tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, reporter Dialeksis.com sudah berusaha meminta tanggapan dari Pemko Banda