Yuhdi Fahrimal, ahli komunikasi sekaligus akademisi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar (UTU). Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Nasional - Yuhdi Fahrimal, ahli komunikasi sekaligus akademisi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar (UTU), menilai pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada peringatan 25 tahun Partai Demokrat memperlihatkan upaya memperkuat kembali identitas Demokrat sebagai partai tengah yang moderat, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Secara komunikasi politik, AHY sedang membangun posisi Demokrat sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan, tetapi tidak kehilangan daya kritis. Pesan bahwa kebijakan yang baik harus didukung dan dikawal, sedangkan kebijakan yang belum sempurna harus diperbaiki, merupakan upaya menempatkan Demokrat sebagai mitra pemerintah yang loyal sekaligus korektif,” kata Yuhd menjelaskan kepada Dialeksis saat dihubungi.
Menurutnya, posisi tersebut penting agar Demokrat tidak dipersepsikan publik hanya sebagai pelengkap kekuasaan. Namun, pesan itu sekaligus menghadirkan tantangan besar bagi Demokrat untuk membuktikan konsistensinya melalui sikap dan tindakan politik.
“Loyalitas kepada pemerintahan tidak boleh menghilangkan loyalitas kepada rakyat. Demokrat harus berani menyampaikan kritik ketika kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran, tetapi kritik tersebut harus disertai solusi. Di sinilah konsistensi antara pidato dan tindakan politik akan diuji,” ujarnya.
Yuhdi juga menilai pernyataan AHY bahwa kekuasaan merupakan amanat rakyat yang memiliki batas waktu merupakan pesan demokrasi yang kuat. Pernyataan itu relevan di tengah kecenderungan politik yang semakin berpusat pada figur dan kekuasaan.
“Pesan tersebut tidak perlu buru-buru ditafsirkan sebagai serangan kepada tokoh atau kelompok tertentu. Secara substantif, AHY sedang mengingatkan prinsip dasar demokrasi bahwa kekuasaan tidak boleh dipersonalisasi. Kekuasaan harus dibatasi konstitusi, dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dan dipergilirkan melalui pemilu yang jujur serta adil,” jelasnya.
Ia menambahkan, penekanan AHY terhadap netralitas TNI, Polri, ASN, intelijen, dan aparat penegak hukum menunjukkan keberanian mengangkat persoalan mendasar dalam demokrasi. Namun, kekuatan pesan tersebut sangat bergantung pada konsistensi Demokrat dalam mengawal kebebasan pers, ruang kritik masyarakat sipil, penegakan hukum yang setara, serta sistem pengawasan kekuasaan yang sehat.
Dalam bidang ekonomi, Yuhdi menilai pengakuan AHY mengenai tekanan harga kebutuhan, sulitnya memperoleh pekerjaan layak, dan melemahnya daya beli masyarakat merupakan pilihan komunikasi yang tepat.
“Sebagai bagian dari pemerintahan, keberanian mengakui kesulitan yang masih dirasakan masyarakat dapat membangun kredibilitas. Namun, pengakuan itu sekaligus melahirkan tuntutan agar Demokrat ikut menghadirkan jalan keluar melalui kebijakan, legislasi, anggaran, dan kerja nyata para kadernya,” katanya.
Menurut Yuhdi, gagasan “ekonomi naik kelas” tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Gagasan tersebut harus memiliki ukuran yang jelas, seperti bertambahnya lapangan kerja berkualitas, meningkatnya daya beli, berkembangnya UMKM, dan semakin meratanya pembangunan hingga ke daerah.
“Bagi masyarakat Aceh, pesan ekonomi itu akan dinilai dari seberapa besar pembangunan membuka kesempatan kerja, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menghadirkan infrastruktur yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Memasuki usia 25 tahun, lanjut Yuhdi, tantangan Demokrat bukan lagi sekadar mempertahankan ingatan publik terhadap keberhasilan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrat harus membangun prestasi baru, memperkuat pelembagaan partai, membuka ruang regenerasi, dan menghadirkan kader yang berintegritas.
“Pidato AHY memiliki pesan yang kuat dan tersusun dengan baik. Namun, dalam komunikasi politik, kredibilitas tidak hanya dibangun melalui kalimat yang menarik. Kredibilitas lahir dari kesesuaian antara ucapan, sikap politik, dan tindakan para kader,” tegasnya.
“Dua puluh lima tahun pertama Partai Demokrat adalah catatan sejarah. Adapun 25 tahun berikutnya akan ditentukan oleh kemampuan Demokrat mengubah narasi menjadi kerja nyata. Sebab, rakyat tidak hanya mengingat apa yang disampaikan seorang pemimpin, tetapi juga merasakan apa yang benar-benar dikerjakannya,” pungkas Yuhdi.
Sebelumnya
