Golkar Nonaktifkan Adies Kadir, Imbas Polemik Tunjangan DPR

 Adies Kadir politikus Partai Golkar dan Anggota DPR RI. Foto: Dok. DPR RI

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir dari keanggotaan Fraksi Golkar DPR RI. Keputusan itu berlaku mulai Senin, 1 September 2025.

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak 1 September 2025,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, dalam keterangan pers, Minggu (31/8/2025).

Adies yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sebelumnya menuai sorotan publik usai memberikan penjelasan mengenai kenaikan tunjangan anggota dewan. Pernyataannya dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat, hingga akhirnya ia meralat keterangan tersebut.

Sarmuji menegaskan, keputusan menonaktifkan Adies diambil setelah mempertimbangkan eskalasi sosial yang meningkat dalam sepekan terakhir. Menurutnya, Partai Golkar mendengar aspirasi rakyat sebagai pertimbangan utama.

“Seluruh kiprah perjuangan Partai Golkar adalah kristalisasi semangat kerakyatan yang berdasar pada undang-undang. Karena itu, kami harus mendengar suara publik,” ujar Sarmuji.

Golkar juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban dalam gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. “DPP Partai Golkar menyampaikan rasa dukacita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,” lanjutnya.

Unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan DPR RI pertama kali pecah pada 25 Agustus 2025. Situasi semakin memanas pada 28 Agustus, setelah seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil Brimob di Jakarta. Peristiwa tersebut menyulut amarah publik, terutama kalangan pengemudi ojek daring.

Gelombang protes kemudian menjalar ke berbagai kota besar, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, hingga Makassar. Aksi massa diwarnai pembakaran sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus, kantor kepolisian, hingga kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya pada Sabtu (30/8/2025).

Keputusan Golkar menonaktifkan Adies Kadir dinilai sebagai langkah cepat partai untuk meredam gejolak sosial sekaligus menjaga citra politiknya di tengah meningkatnya tekanan publik. Namun, dinamika politik diperkirakan masih akan terus berlanjut seiring tuntutan masyarakat yang menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI.