Nurdin Hasan | Jurnalis Freelance. Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Opini - Jika ada kompetisi untuk kategori "Bangsa Paling Hobi Bernostalgia Masa Lalu", Aceh bisa dipastikan akan memegang trofi juara bertahan. Tak percaya? Lihat saja diskusi yang berkembang di tengah masyarakat.
Di warung-warung kopi yang menjamur dari Kota Kolaborasi Banda Aceh hingga Tamiang, pembicaraan tentang kehebatan Kesultanan Aceh pada abad ke - 16 dan 17 mengalir deras laksana banjir bandang.
Belum lagi klaim tentang "kehebatan Aceh yang tak pernah dijajah", padahal Belanda sampai punya perusahaan tambang emas di sini. Bahkan, muncul ungkapan 'bansa tseuneubeh ateuh rhueng donya.'
Kita juga dengan busung dada bercerita tentang bagaimana Syekh Hamzah Fansuri merintis puisi-puisi syair Melayu. Ada juga Syekh Nuruddin ar-Raniri yang menuliskan mahakarya historiografi Bustan al-Salatin. Dan, yang sangat fenomenal adalah Syekh Abdurrauf as-Singkili melahirkan Tarjuman al-Mustafid, kitab tafsir Al-Qur’an 30 juz pertama di Asia Tenggara.
Sayangnya, kejayaan literasi masa lalu itu kini bernasib sebatas koleksi museum. Ia dikagumi, dibanggakan, tapi tidak pernah dibaca lagi. Apakah generasi kita tahu apa isi kitab-kitab berharga peninggalan masa silam tersebut?
Secara historis, boleh jadi runtuhnya pilar sastra Aceh memang diawali oleh strategi pembumihangusan secara sistematis oleh kolonial Belanda. Kala Perang Aceh pecah sejak 1873, penjajah Belanda tak hanya menembakkan meriam ke benteng-benteng pertahanan, tapi juga menyasar jantung intelektual Aceh.
Ribuan manuskrip kuno beraksara Jawoe (Jawi) dijarah dan diboyong ke Belanda. Snouck Hurgronje paham betul hukum kebudayaan. Jika ingin menaklukkan suatu bangsa yang begitu fanatik seperti Aceh, potonglah akses mereka terhadap tradisi tulisnya.
Namun, mengambinghitamkan Belanda yang sudah angkat kaki lebih dari delapan dekade adalah sikap sangat malas. Musuh terbesar khazanah sastra Aceh hari ini bukan lagi peneliti kolonial, tetapi amnesia kultural dan sikap abai dari kita sendiri.
Pasca-kemerdekaan Indonesia dan Aceh menjadi bagiannya serta masuknya sistem pendidikan nasional yang beraksara Latin, tulisan Jawoe gundul perlahan digeser dari kurikulum lokal. Hasilnya sungguh ironis. Kita mewarisi puluhan ribu naskah klasik bernilai tinggi, namun generasi muda, termasuk penulis, hari ini gagap membaca warisan nenek moyangnya sendiri.
Tulisan Jawoe yang dulu menjadi aksara diplomasi internasional Asia Tenggara, kini bernasib tragis. Ia seolah hanya dianggap sebagai hiasan dinding atau teks eksotik yang ditakuti karena disangka "mantra kuno".
Kondisi sastra Aceh modern menyajikan pemandangan menggelikan, sekaligus miris. Aceh dikaruniai anggaran otonomi khusus (Otsus) yang melimpah selama bertahun-tahun. Namun, berapa persen dari triliunan rupiah itu yang dialokasikan untuk membiayai riset filologi, penerbitan ulang naskah kuno, atau sekadar subsidi penerbitan buku sastra lokal?
Kita sibuk membangun proyek fisik yang beberapa di antaranya belum fungsional meski telah menghabiskan dana miliaran rupiah. Tetapi kita membiarkan komunitas literasi menerbitkan majalah atau antologi puisi independen dengan dana swadaya.
Kita memang membanggakan tradisi lisan Didong atau Panton, namun membiarkan para penuturnya menua tanpa ada sistem dokumentasi digital yang terstruktur.
Sastra Aceh pada era modern mengalami marginalisasi ganda. Di tingkat nasional mungkin tergerus oleh sentralisasi industri penerbitan di Pulau Jawa. Sementara di daerah terpinggirkan oleh prioritas politik praktis.
Mengembalikan kejayaan khazanah sastra Aceh tidak akan selesai dengan sekadar menggelar seminar budaya yang berbiaya ratusan juta, lalu ditutup dengan foto-foto bersama. Jika kita sungguh-sungguh ingin menghidupkan kembali roh literasi yang ditinggalkan para pujangga besar masa lalu, langkah-langkah konkrit dan radikal harus segera diambil.
Pertama, revolusi digitalisasi dan akses terbuka manuskrip. Perpustakaan Daerah dan dinas terkait harus segera berhenti "memenjarakan" manuskrip kuno di dalam lemari kaca yang berdebu.
Lakukan digitalisasi resolusi tinggi (open access) terhadap seluruh manuskrip Aceh yang tersisa. Buat platform digital yang memungkinkan masyarakat, mahasiswa, serta peneliti dunia untuk mengunduh dan mengkajinya secara gratis tanpa birokrasi berbelit.
Kedua, revitalisasi literasi aksara Jawoe di sekolah. Pengajaran aksara Jawi tak boleh berhenti pada tataran formalitas dayah tradisional atau kurikulum muatan lokal yang sekadar mengisi jam kosong. Buat metode pengajaran yang interaktif dan berbasis aplikasi, sehingga para siswa di Aceh mampu memindahtangankan teks Jawoe klasik ke dalam bahasa Latin secara mandiri.
Ketiga, program masif alih aksara serta penerjemahan. Pemerintah Aceh bersama para pakar dan akademisi wajib membuat program strategis. Misalnya dalam satu tahun, sedikitnya 50 naskah klasik endatu dialihaksarakan dan diterjemahkan.
Naskah-naskah ilmiah, tasawuf, berbagai kitab masa silam serta hikayat kuno harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia modern, yang enak dibaca -- dan bahasa Inggris agar dapat dikonsumsi oleh publik global.
Keempat, ekosistem industri penerbitan dan insentif penulis. Pemerintah Aceh perlu mengalokasikan dana abadi sastra dan literasi.
Dana ini digunakan untuk membiayai beasiswa riset filologi, memberikan dana hibah penulisan bagi sastrawan muda. Selain itu menyubsidi penerbit-penerbit independen lokal di Aceh agar buku-buku sastra berkualitas dapat dicetak dan dijual dengan harga terjangkau.
Kelima, pengintegrasian sastra klasik ke dalam pop-culture. Kisah-kisah epik dari Hikayat Malem Diwa, Hikayat Prang Sabi, atau narasi pemikiran Hamzah Fansuri dan tokoh lain harus keluar dari ruang kuliah yang kaku.
Ubah narasi-narasi hebat itu menjadi komik digital, novel grafis, permainan video (game), dan naskah film animasi. Sastra masa lalu hanya akan hidup jika ia mampu terus berbicara dengan bahasa generasi hari ini.
Khazanah sastra Aceh abad ke-16 dan 17 merupakan bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat pemikiran dunia. Namun, terus-menerus membanggakan kejayaan masa lalu sambil menyeruput kopi pagi tanpa pernah menulis kembali, membaca, atau menerbitkan satu buku pun adalah bentuk penghinaan terbesar bagi legacy Hamzah Fansuri dan Abdurrauf as-Singkili.
Pilihannya sangat sederhana. Apakah kita akan terus meninabukokan diri dengan romantisme sejarah sambil berharap Belanda mencabut "deklarasi perang"? Atau mari mulai berburu, lalu membaca lembaran naskah-naskah kuno yang sedang menanti untuk diselamatkan. PEACE...[]
Penulis: Nurdin Hasan | Jurnalis Freelance
Sebelumnya
