Ketua Yayasan Advokasi Perwakilan Bireuen dan Pidie Jaya, Muhammad Zubir. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bencana besar banjir bandang dan tanah longsor yang memporak-porandakan Aceh, Sumut dan Sumbar kini sudah memasuki pekan ke tiga.
Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Ahad (14/12/2025) pagi, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.006 orang, sementara 212 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
Selain korban jiwa, BNPB mencatat sebanyak 5.400 orang mengalami luka-luka, baik luka berat maupun ringan akibat dampak langsung bencana tersebut.
Bencana banjir bandang dan longsor tersebut berdampak luas di 52 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi di Sumatera.
Kerusakan infrastruktur dan permukiman warga tergolong masif. Tercatat sebanyak 158.000 rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.
Tidak hanya rumah tinggal, sejumlah fasilitas publik juga terdampak parah. BNPB mencatat sedikitnya 1.200 fasilitas umum rusak akibat bencana ini. Selain itu, terdapat 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, dan 434 rumah ibadah yang mengalami kerusakan.
Kerusakan juga terjadi pada bangunan pemerintahan dan sarana transportasi. Sebanyak 290 gedung dan perkantoran dilaporkan terdampak, serta 145 jembatan rusak atau terputus, sehingga menghambat akses distribusi logistik dan proses evakuasi di sejumlah wilayah.
Ketua Yayasan Advokasi Perwakilan Bireuen dan Pidie Jaya, Muhammad Zubir, menilai perlunya komando khusus dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo untuk membentuk kembali Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Khusus untuk pemulihan dan pembangunan kembali daerah yang berdampak bencana tersebut.
"BRR pernah berjaya dalam pemulihan dan pembangunan kembali Aceh & Nias pasca Tsunami 2004, jadi Pemerintah harus membentuk kembali BRR," kata Zubir kepada media dialeksis.com, Minggu (14/12/2025).
Pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak banjir dinilai tidak akan efektif jika sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah dengan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut dikhawatirkan justru akan membuat proses pemulihan berjalan lambat dan memakan waktu sangat panjang.
Zubir menegaskan, tingkat kerusakan yang terjadi akibat banjir sangat parah dan melampaui kemampuan fiskal daerah.
Infrastruktur vital rusak berat, aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh total, lahan pertanian tertimbun material tanah dalam jumlah besar, serta sejumlah bendungan mengalami kerusakan serius.
“Jika pemulihan dan pembangunan kembali diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dan hanya bermodalkan APBD, daerah akan keteteran dan prosesnya bisa memakan waktu puluhan tahun,” ujar Zubir.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah pusat dengan skema penanganan yang terpusat dan terkoordinasi. Tanpa dukungan nasional, daerah akan kesulitan mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat ke kondisi normal.
Atas dasar itu, Zubir berharap Presiden Republik Indonesia segera mengambil langkah tegas dengan membentuk komando pusat guna mempercepat pemulihan pascabencana banjir.
“Kita berharap Presiden segera membentuk komando pusat dan mengambil alih pemulihan serta pembangunan kembali pascabanjir ini,” tutup Zubir. [nh]
Sebelumnya
