Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK), Fathur Aulia Al-Asyi. Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penandatanganan dokumen Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo, Blok South Andaman, oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuai kritik dari kalangan mahasiswa Aceh. Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK), Fathur Aulia Al-Asyi, mendesak pemerintah pusat meninjau kembali persetujuan dokumen tersebut dengan mengakomodasi kepentingan Aceh dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Dialeksis, Sabtu (11/7/2026), Fathur menilai proses persetujuan PoD Lapangan Tangkulo belum sepenuhnya mencerminkan semangat penghormatan terhadap status kekhususan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam kerangka hukum nasional.
Menurutnya, pengelolaan migas di wilayah Aceh tidak hanya dipandang sebagai kebijakan investasi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan, partisipasi daerah, serta manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh.
"Sebagai rakyat Aceh saya meminta dan mendesak Bahlil agar segera merevisi persetujuan dokumen Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman dengan poin-poin yang memberikan rasa keadilan terhadap rakyat Aceh," kata Fathur.
Ia berpendapat setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Aceh seharusnya disusun dengan mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap kekhususan daerah.
Fathur juga menilai Pemerintah Aceh semestinya dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan migas. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah penting agar kebijakan nasional tetap selaras dengan aspirasi masyarakat Aceh.
"Apa yang dilakukan Bahlil tidak mencerminkan semangat keadilan, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, serta melibatkan pemerintah daerah dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis. Harusnya pengelolaan sumber daya migas di Aceh mencerminkan prinsip-prinsip tersebut," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa status kekhususan Aceh lahir dari sejarah panjang dan telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor strategis, termasuk migas, dinilai perlu menghormati semangat desentralisasi dan kewenangan khusus yang dimiliki Aceh.
Fathur kembali mendesak Menteri ESDM untuk mengevaluasi persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo dengan mempertimbangkan kepentingan daerah agar pengelolaan sumber daya alam di Aceh benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
"Saya mendesak Bahlil dapat meninjau kembali persetujuan dokumen PoD I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman dengan mengakomodasi kepentingan Aceh, sehingga pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat daerah," tegasnya.
Menurut Fathur, penghormatan terhadap kekhususan Aceh bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menjadi indikator komitmen pemerintah pusat dalam membangun hubungan yang harmonis dengan daerah. Ia berharap pengelolaan migas di Blok South Andaman ke depan dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Sebelumnya
