Aceh Jangan Jadi Penonton Gas Andaman yang Dikelola Mubadala

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Sosial dan Demokrasi Aceh, Muhammad Ajmal, meminta pemerintah memastikan Aceh mendapatkan manfaat nyata dari pengelolaan gas Blok Andaman yang berada di lepas pantai Aceh dan dikelola oleh Mubadala Energy.

Hal itu disampaikan Ajmal menyikapi rencana pengembangan gas Blok Andaman yang diproyeksikan mulai beroperasi pada 2028. Gas tersebut direncanakan disalurkan melalui jaringan pipa transmisi menuju wilayah lain hingga Pulau Jawa.

Menurut Ajmal, rencana tersebut harus disertai kejelasan mengenai manfaat yang akan diterima Aceh sebagai daerah penghasil.

“Kalau benar gas dari Blok Andaman akan mengalir ke Jawa, tentu muncul pertanyaan besar dari masyarakat Aceh: bagaimana manfaatnya untuk daerah penghasil?” kata Ajmal kepada media dialeksis.com, Minggu (23/8/2026).

Ia mengatakan, masyarakat Aceh berharap kekayaan alam yang berada di wilayahnya tidak hanya menjadi sumber energi bagi daerah lain. Potensi tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Manfaat itu, kata dia, dapat berupa peningkatan lapangan kerja, pengembangan industri, penerimaan daerah hingga tumbuhnya sektor usaha baru di Aceh.

“Jangan sampai Aceh hanya menjadi tempat gas ditemukan, sementara manfaat besarnya justru dirasakan di tempat lain,” ujarnya.

Ajmal menyebut penemuan gas di perairan Aceh kembali menempatkan daerah tersebut sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi energi besar di Indonesia.

Sejumlah temuan seperti Timpan-1, Layaran-1 dan Tangkulo-1 semakin memperkuat potensi tersebut. Lapangan Tangkulo di wilayah South Andaman diproyeksikan menghasilkan sekitar 312 MMSCFD gas dan 7.500 barel kondensat per hari.

Menurutnya, besarnya potensi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong hilirisasi gas di Aceh.

“Yang dibutuhkan Aceh bukan hanya menjadi daerah penghasil gas, tetapi juga menjadi daerah yang menikmati nilai tambah dari kekayaan alam tersebut,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai skema pengelolaan, alokasi gas, pembagian manfaat serta rencana pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan Blok Andaman dan Mubadala Energy.

Menurut Ajmal, keterbukaan informasi penting agar masyarakat tidak merasa kembali menjadi penonton ketika sumber daya alam dari wilayah Aceh dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah lain.

“Rakyat Aceh tentu ingin kejelasan. Apa yang akan didapat Aceh dari kekayaan alam tersebut?” ujarnya.

Ia berharap pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dapat memastikan pengembangan Blok Andaman yang dikelola Mubadala Energy memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Aceh, sekaligus menjadi dasar bagi pembangunan industri dan ekonomi daerah.

“Jangan sampai masyarakat Aceh hanya bisa melihat gasnya mengalir ke luar daerah,” pungkas Ajmal. [nh]