Delapan Presiden Indonesia. [Foto: Ilustrasi ChatGPT oleh dialeksis.com]DIALEKSIS.COM | Jakarta - Istana Kepresidenan tidak pernah memiliki satu pintu masuk. Soekarno mencapainya lewat pergerakan kemerdekaan. Soeharto naik dari barak militer di tengah pergolakan politik. Bacharuddin Jusuf Habibie datang membawa reputasi teknokrat. Abdurrahman Wahid tumbuh dari pesantren dan organisasi masyarakat sipil.
Jalan berbeda ditempuh Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto. Ada yang mendaki melalui partai politik, kabinet, pemerintahan daerah, hingga berkali-kali mengikuti pemilihan presiden.
Berdasarkan hasil riset digital redaksi Dialeksis yang dihimpun dari dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum MPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi, serta Sekretariat Presiden, delapan Presiden Indonesia mencapai kekuasaan melalui latar belakang dan mekanisme yang berbeda.
Soekarno dipilih Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soeharto diangkat MPRS. Habibie dan Megawati menggantikan presiden sebelumnya melalui mekanisme konstitusional. Gus Dur dipilih MPR. Baru sejak 2004, presiden ditentukan langsung oleh rakyat.
Perjalanan itu menunjukkan bahwa jalan menuju kursi presiden bukan sekadar urutan jabatan. Ia merupakan pertemuan antara pengalaman, momentum sejarah, kekuatan politik, kompromi elite, dan penerimaan publik.
Soekarno: Dari Ruang Kuliah ke Panggung Kemerdekaan
Soekarno tidak mengawali perjalanan sebagai pejabat. Lulusan Technische Hoogeschool te Bandoeng kini Institut Teknologi Bandung itu masuk politik melalui gerakan kebangsaan. Pada 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia dengan kemerdekaan sebagai tujuan utama perjuangan.
Aktivitas politik membuat Soekarno berulang kali berhadapan dengan pemerintah kolonial. Ia ditangkap pada 1929 dan menyampaikan pidato pembelaan bertajuk Indonesia Menggugat. Setelah bebas, pemerintah Hindia Belanda membuangnya ke Ende, Flores, pada 1934. Empat tahun kemudian, ia dipindahkan ke Bengkulu.
Penjara dan pengasingan tidak memutus pengaruh politiknya. Bersama Mohammad Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, PPKI memilih keduanya secara aklamasi sebagai presiden dan wakil presiden pertama.
Arsip Kepresidenan ANRI mencatat, Soekarno terpilih sebagai presiden dalam Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Jalan Soekarno menuju Istana bukanlah lonjakan jabatan pemerintahan, melainkan perjalanan panjang dari ruang pergerakan, penjara kolonial, pengasingan, hingga berdirinya sebuah negara.
Soeharto: Kekuasaan yang Tumbuh dari Militer
Bila Soekarno lahir dari pergerakan politik, Soeharto tumbuh melalui struktur militer. Ia meniti karier sejak masa kolonial, kemudian bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat setelah Indonesia merdeka.
Namanya menguat setelah memimpin Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat. Ia kemudian menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Posisi itu menempatkan Soeharto di pusat kekuasaan militer ketika peristiwa 30 September 1965 terjadi.
Berbekal Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar, Soeharto memperoleh kewenangan mengambil tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Setahun kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.
Soeharto ditetapkan sebagai presiden penuh pada Maret 1968. Ia kemudian mempertahankan kekuasaan selama sekitar 32 tahun dan terpilih kembali melalui MPR sebanyak enam kali.
Kekuasaannya berakhir pada 21 Mei 1998. Krisis ekonomi, demonstrasi mahasiswa, dan tekanan politik memaksa Soeharto mengundurkan diri. Perjalanannya menunjukkan bahwa pada masa itu kekuatan militer, kendali birokrasi, dan dukungan lembaga politik menjadi tangga utama menuju sekaligus mempertahankan kekuasaan.
B.J. Habibie: Teknokrat yang Mewarisi Krisis
Bacharuddin Jusuf Habibie menempuh jalan yang hampir tidak dimiliki presiden lain. Ia bukan pemimpin partai ataupun komandan militer. Modal utamanya adalah ilmu pengetahuan, reputasi sebagai teknokrat, dan kedekatannya dengan pusat kekuasaan Orde Baru.
Habibie mempelajari teknik penerbangan di RWTH Aachen, Jerman. Ia kemudian bekerja di perusahaan penerbangan Messerschmitt-Bölkow-Blohm sebelum kembali ke Indonesia. Pada 1978, Soeharto mengangkatnya sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Jabatan itu dipertahankannya selama sekitar dua dekade.
Pada Maret 1998, Habibie terpilih sebagai wakil presiden. Hanya sekitar dua bulan kemudian, ia menjadi presiden setelah Soeharto mengundurkan diri. Pergantian tersebut terjadi berdasarkan ketentuan konstitusi bahwa wakil presiden menggantikan presiden yang berhenti di tengah masa jabatan.
Habibie memimpin selama sekitar 17 bulan. Dalam masa singkat itu, pemerintahannya membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, melonggarkan pendirian partai, dan menyelenggarakan Pemilu 1999 yang diikuti 48 partai.
Ia bukan produk pemilihan langsung ataupun persaingan terbuka di MPR. Habibie sampai ke kursi presiden melalui suksesi konstitusional ketika negara sedang dihantam krisis ekonomi dan politik.
Gus Dur: Dari Pesantren dan Masyarakat Sipil
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membawa tradisi pesantren ke Istana. Sebelum terjun ke politik praktis, ia dikenal sebagai guru, penulis, pemikir Islam, serta aktivis masyarakat sipil.
Pada 1984, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ia memimpin organisasi tersebut selama tiga periode. Ketika Reformasi membuka kembali ruang politik, Gus Dur ikut melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa pada 1998.
PKB bukan pemenang Pemilu 1999. Data KPU menunjukkan partai itu memperoleh 13.336.982 suara atau 12,61 persen dan mendapatkan 51 kursi DPR. PDI Perjuangan menjadi pemenang dengan 35.689.073 suara atau 33,74 persen dan meraih 153 kursi.
Namun, presiden ketika itu belum dipilih langsung oleh rakyat. Melalui dukungan koalisi partai di MPR, Gus Dur mengalahkan Megawati dalam pemilihan presiden pada Oktober 1999.
Kemenangan Gus Dur memperlihatkan watak politik pada awal Reformasi. Peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif belum tentu menguasai Istana. Negosiasi dan konfigurasi kekuatan antarpartai di MPR masih lebih menentukan.
Megawati: Perlawanan Partai yang Berujung di Istana
Sebagai putri Soekarno, Megawati mewarisi nama besar. Namun, jalan politiknya tidak otomatis lapang. Ia masuk DPR pada 1987 dan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia pada 1993.
Pemerintah Orde Baru tidak mengakui kepemimpinannya. Kongres PDI di Medan pada 1996 mengangkat Soerjadi sebagai ketua umum. Konflik itu memuncak dalam penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996.
Tekanan tersebut justru memperbesar simpati publik kepada Megawati. Setelah Soeharto jatuh, PDI yang dipimpinnya berubah menjadi PDI Perjuangan. Partai tersebut kemudian memenangkan Pemilu 1999 dengan 33,74 persen suara.
Megawati gagal menjadi presiden karena kalah dalam pemungutan suara di MPR. Ia kemudian terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Gus Dur.
Pada 23 Juli 2001, MPR memberhentikan Gus Dur dan menetapkan Megawati sebagai presiden melalui Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2001. Ia pun menjadi perempuan pertama yang memimpin Indonesia.
Perjalanannya menuju Istana berlangsung melalui tiga tahap: perlawanan terhadap intervensi kekuasaan, kemenangan partai dalam pemilu, dan suksesi konstitusional dari kursi wakil presiden.
SBY: Jenderal yang Menang Lewat Pemilihan Langsung
Susilo Bambang Yudhoyono merupakan lulusan terbaik Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 1973. Setelah menjalani karier militer, ia masuk ke pemerintahan sipil pada masa Presiden Gus Dur.
SBY pernah menjadi Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada pemerintahan Megawati.
Ia meninggalkan kabinet pada Maret 2004 dan maju sebagai calon presiden bersama Jusuf Kalla. Pemilu 2004 menjadi tonggak baru karena untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Data KPU menunjukkan pasangan SBY-Jusuf Kalla memenangi putaran kedua dengan 69.266.350 suara atau 60,62 persen. Lima tahun kemudian, SBY kembali menang bersama Boediono dengan 73.874.562 suara atau 60,80 persen.
SBY menjadi presiden pertama hasil pemilihan langsung sekaligus presiden pertama setelah Reformasi yang menyelesaikan dua masa jabatan penuh. Perjalanannya memadukan pengalaman militer, jabatan kabinet, kendaraan partai, dan popularitas elektoral.
Joko Widodo: Sembilan Tahun dari Balai Kota ke Istana
Joko Widodo menandai lahirnya jalur baru menuju kursi presiden. Ia tidak berasal dari keluarga elite politik, struktur militer, ataupun kepemimpinan partai nasional.
Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu sempat bekerja di perusahaan pengolahan kayu di Aceh. Setelah kembali ke Solo, Jokowi merintis usaha mebel. Kegiatan di organisasi pengusaha kemudian membawanya masuk ke politik lokal.
Jokowi terpilih sebagai Wali Kota Solo pada 2005. Lima tahun kemudian, ia memenangi pemilihan untuk periode kedua dengan 90,09 persen suara. Popularitasnya mengantarkan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012.
Dua tahun berselang, ia maju sebagai calon presiden. Berdasarkan penetapan KPU, Jokowi-Jusuf Kalla memenangi Pemilu 2014 dengan 70.997.833 suara atau 53,15 persen.
Pada 2019, Jokowi kembali terpilih bersama Ma’ruf Amin dengan 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Hanya dalam sembilan tahun sejak pertama kali memegang jabatan publik, Jokowi bergerak dari Balai Kota Solo, Balai Kota Jakarta, lalu Istana Merdeka.
Ia menjadi Presiden Indonesia pertama yang membangun tangga politik utamanya melalui pemerintahan daerah.
Prabowo: Tiga Kali Mencoba sebelum Menang
Prabowo Subianto menempuh perjalanan paling panjang dalam pemilihan presiden era Reformasi. Lulusan Akademi Militer 1974 itu menghabiskan sebagian besar kariernya di pasukan khusus. Ia pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad.
Karier militernya berakhir pada 1998. Prabowo kemudian beralih menjadi pengusaha sebelum kembali ke panggung politik melalui konvensi calon presiden Partai Golkar pada 2004.
Setelah gagal dalam konvensi, Prabowo ikut membangun Partai Gerindra pada 2008. Pada masa awal, ia menjadi Ketua Dewan Pembina, sedangkan jabatan ketua umum dipegang Suhardi. Prabowo baru menjadi Ketua Umum Gerindra pada 2014.
Ia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati pada 2009, tetapi kalah. Pada Pemilu 2014, Prabowo - Hatta Rajasa memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen. Lima tahun kemudian, Prabowo-Sandiaga Uno kembali kalah dari Jokowi dengan perolehan 44,50 persen.
Kekalahan itu tidak membuatnya keluar dari pusat kekuasaan. Jokowi justru mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada Oktober 2019. Posisi tersebut mengubahnya dari pemimpin oposisi menjadi anggota kabinet pemerintahan yang dua kali mengalahkannya dalam pemilihan presiden.
Prabowo akhirnya memenangi Pemilu 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka. Hasil rekapitulasi KPU mencatat pasangan itu memperoleh 96.214.691 dari 164.227.475 suara sah nasional atau sekitar 58,59 persen. Mereka unggul di 36 dari 38 provinsi.
Pada 20 Oktober 2024, Prabowo dilantik sebagai Presiden Indonesia kedelapan. Ia tiba di Istana setelah satu kali menjadi calon wakil presiden, dua kali kalah sebagai calon presiden, lalu menang pada pencalonan presidennya yang ketiga.
Lima Pintu Kekuasaan
Hasil riset digital redaksi Dialeksis memperlihatkan sedikitnya lima pintu yang pernah mengantarkan seseorang menuju Istana: kepemimpinan revolusi, konsolidasi militer, suksesi konstitusional, pemilihan oleh MPR, dan pemilihan langsung oleh rakyat.
Dari delapan Presiden Indonesia, baru tiga SBY, Jokowi, dan Prabowo yang pertama kali memasuki Istana melalui pemilihan langsung. Lima presiden lainnya memperoleh mandat melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku pada zamannya.
Data suara juga memperlihatkan perkembangan skala pemilihan langsung. SBY meraih 69,27 juta suara pada 2004, Jokowi memperoleh hampir 71 juta suara pada 2014, sedangkan Prabowo mengumpulkan 96,21 juta suara pada 2024. Angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara mutlak karena jumlah pemilih terus bertambah, tetapi menunjukkan semakin luasnya keterlibatan rakyat dalam menentukan kepala negara.
Sejarah politik dapat diringkas ke dalam jabatan dan angka. Namun, jalan menuju Istana tidak pernah sesederhana itu. Di balik setiap pergantian presiden selalu terdapat pertarungan gagasan, perubahan konstitusi, krisis, kekuatan partai, kompromi elite, dan sejak 2004 putusan jutaan pemilih. [red]
Sebelumnya
