Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Aceh, TAF Haikal. Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Aceh - Impian mantan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim untuk menjadikan kawasan Teluk Surin sebagai pelabuhan bertaraf internasional kini mulai ada tanda-tanda diwujudkan. 

Sempat batal di pertengahan tahun 2022, pembangunan Pelabuhan Teluk Surin yang berada di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali dilanjutkan PJ Bupati Abdya, Darmansyah. 

Lantas bagaimana dampak secara perekonomian jika Pelabuhan Teluk Surin terwujud?

Terkait hal itu, Dialeksis.com meminta pendapat Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Aceh, TAF Haikal.

Ia berharap Pelabuhan Teluk Surin bisa menjadi center point dari pertumbuhan ekonomi dalam konteks pendekatan pelabuhan internasional, yang terpenting pelabuhan barang bukan orang.  

"Kalau dilihat dari sisi lokasinya, Teluk Surin yang terletak di Kabupaten Abdya itu berada di tengah kawasan Barat Selatan, Teluk Surin bisa menjadi pertumbuhan ekonomi kawasan dan motor penggerak ekonomi kawasan," kata TAF Haikal.

Lebih lanjut, kata dia, pembangunan Pelabuhan Teluk Surin ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemkab Abdya, tetapi semua stakeholder di wilayah kawasan barat selatan (Barsela) mulai dari kepala daerah, eksekutif, legislatif harus saling bersinergi. 

Hal terpenting bagi TAF Haikal, pemerintah jika membuat perencanaan sebuah kawasan bisnis perlu melibatkan dunia usaha atau pelaku usaha, karena pelaku usahalah yang mengetahui kebutuhan mereka sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kebutuhan dari pelaku usaha.

"Dengan begitu pelabuhan terbangun itu akan termanfaatkan maksimal. Selama ini kita bisa lihat banyak pelabuhan dibangun yang tidak termanfaatkan dengan maksimal," ungkapnya. 

Menurutnya, pelabuhan itu juga strategis karena dekat dengan beberapa wilayah produksi lainnya, juga memudahkan akses transportasi. 

Akan tetapi, kata dia, masalah yang muncul sekarang adalah Pemerintah di Aceh ini tidak taat pada perencanaan, perencanaan berubah seiring pergantian kepala daerah atau berganti situasi politiknya.

Hal itu, sambungnya, membuat dunia usaha agak hati-hati apalagi kalau nilai investasinya besar.  

"Pelabuhan Teluk Surin ini nggak bisa hanya dikelola oleh Pemkab Abdya atau wilayah kawasan tapi juga Pemerintah Aceh dan tentu dengan dukungan penuh pemerintah pusat," terangnya. [nor]