DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komisariat Daerah (Komda) Banda Aceh, Dr T Saiful Bahri mengatakan, rendahnya serapan KUR sektor pertanian akibat transisi perbankan ke BSI menjadi persoalan bagi program ini.

Diketahui, dari kuota KUR sektor pertanian yang dialokasikan pusat untuk Aceh senilai Rp 1,4 triliun, hingga akhir Februari realiasasinya baru Rp 43 miliar. Rendah serapan anggaran dana KUR di Aceh akibat BRI Konvensional sebagai bank penyalur tidak lagi beroperasi dan butuh waktu untuk transisi pelayanan ke BSI.

Meski demikian, lanjutnya, yang paling penting adalah Pemerintah Aceh harus ikut andil dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat dan diberi tahu adanya pembiayaan-pembiayaan untuk sektor pertanian, agar dana yang sudah dialokasikan untuk KUR 2021 sektor pertanian ini bisa terserap maksimal.

"Kemudian perlu adanya pendampingan kepada masyarakat. Sebab banyak di antara mereka yang belum terbiasa berhubungan dengan pembiayaan dan bank," ujar Saiful saat dihubungi Dialeksis.com, Rabu (10/3/2021).

"Pendampingan dari pemerintah seperti, bagaimana membuat proposal usaha, kemudian analisis keuangan usaha, sehingga sesuai dengan persyaratan yang diminta bank. Kemudian pemerintah juga mesti membina sehingga menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat dalam berusaha," tambahnya.

Selanjut, pemerintah juga diminta proaktif menjembatani terkait dengan persoalan perbankan penyalur KUR yang masih terkendala transisi.

"Terakhir, proaktif dalam rangka memberikan bimbingan kepada masyarakat bahwa perlunya mengambil kesempatan dalam pembiayaan usaha untuk pengembangan usahanya nanti. KUR sektor pertanian ini diharapkan bisa juga meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Aceh ke depan," pungkasnya.