DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kinerja APBN Regional Aceh hingga 31 Maret 2024 dengan total pendapatan Rp1,39 triliun (21,41 persen) dan total belanja Rp9,75 triliun (20,04 persen) sehingga terjadi defisit regional Rp8,36 triliun.

Laporan itu disampaikan pada kegiatan rapat Asset dan Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh yang dihadiri oleh perwakilan Kemenkeu-Satu di Aceh yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Turut hadir Sofyan Syahnur dari Universitas Syiah Kuala selaku local expert Aceh.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kakanwil DJPb), Izharul Haq mengatakan, sampai dengan 31 Maret 2024 kinerja pendapatan ditopang oleh penerimaan pajak yang tercatat Rp997,48 miliar, terealisasi 15,70 persen dari target APBN tahun 2024.

Penerimaan tersebut ditopang dominan dari pembayaran wajib pajak sektor-sektor yang terkait belanja APBD dan APBN yaitu Wajib Pajak Instansi Pemerintah, peningkatan setoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, serta PPN/PPnBM.

Sementara itu, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat Rp49,82 miliar, terealisasi sebesar 26,24 persen dari target APBN tahun 2024.

Penerimaan didorong oleh kinerja signifikan dari sektor Cukai 455,75 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dan Bea Masuk 310,26 persen (YoY).

Sementara itu, di sisi belanja negara per 31 Maret 2024 mencapai Rp9,75 triliun atau mengalami ekspansi 19,61 persen secara YoY.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami peningkatan secara YoY didorong pertumbuhan seluruh komponen belanja, terutama belanja pegawai.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 18,69 persen terutama pada penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa.

Untuk APBD (konsolidasi), sampai dengan 31 Maret 2024 pendapatan mencapai Rp4,82 triliun (12,88 persen), belanja senilai Rp2,91 tiliun (7,48 persen) dan net pembiayaan daerah tercatat Rp1,21 triliun, sehingga akumulasi SiLPA Rp3,12 triliun.

Kontribusi TKD terhadap pendapatan APBD sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp3,98 triliun (netto) atau 82,74 persen dari total pendapatan APBD.

"Kanwil Ditjen Perbendaharaan terus melakukan monitoring pada belanja Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dukungan Pekan Olahraga Nasional (PON)," katanya, Jumat (26/4/2024).

Isu strategis yang dibahas dalam ALCo bulan ini adalah PSN Bendungan dan Irigasi yang diharapkan dapat selesai tahun ini dan bisa diresmikan Presiden bersama dengan penyelenggaran PON.

Kanwil DJPb secara intensif akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran PSN Bendungan dan Irigasi tersebut.

Monitoring juga terus dilakukan terhadap realisasi anggaran dukungan PON pada satker di Aceh yakni untuk pembangunan venue dan renovasi venue di Kota Banda Aceh yaitu pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh sebesar Rp617,31 miliar yang saat ini telah dikontrakkan. (*)