Birokrasi Pemerintah Pusat Rumit, Rakyat Aceh Diambang Kelaparan Pascabencana Banjir

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk bertindak cepat dan tepat demi mencegah masyarakat terjebak dalam ancaman kelaparan massal.

Seruan itu ia sampaikan dalam program CNN Head to Head, pada sesi Live Dialogue yang berlangsung Rabu, 10 Desember 2025, pukul 20.35-20.55 WIB, melalui sambungan Zoom yang dilansir media dialeksis.com, Jumat (12/12/2025).

Dalam dialog bertema Gagap Mitigasi Bencana di Bumi Sumatra?, Murthala menggambarkan situasi di lapangan sebagai kondisi yang mendekati titik kritis.

Sejumlah wilayah khususnya kawasan tengah Aceh, mengalami keterisolasian parah akibat akses transportasi lumpuh, distribusi logistik tersendat, dan persediaan bahan pokok yang semakin menipis.

“Tolong selamatkan masyarakat Aceh. Jangan sampai muncul bencana baru, yaitu bencana kelaparan. Banyak warga yang tersisolir. Mereka ingin membeli kebutuhan, tetapi barangnya tidak ada. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Mereka adalah warga negara Indonesia, dan mereka berhak mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat," ujarnya.

Murthala mengatakan bahwa penundaan bantuan akibat hambatan administratif adalah bentuk kelalaian yang bisa berakibat fatal.

“Jangan karena alasan birokrasi kita justru membunuh mereka, bayangkan kondisi para lansia, anak-anak kecil, dan ibu menyusui. Mereka sangat membutuhkan pertolongan sekarang, bukan besok," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh menjadi tembok yang menghalangi jalur kemanusiaan. Menurutnya, ketika rakyat berada dalam situasi hidup dan mati, semua ketentuan teknis harus diprioritaskan ulang demi menyelamatkan nyawa.

Murthala menilai solusi paling realistis untuk menjangkau daerah yang terisolasi total adalah melalui droping bantuan dari udara menggunakan helikopter. Namun, terbatasnya peralatan di daerah membuat langkah ini mustahil dilakukan oleh Pemerintah Aceh sendirian.

“Kami tidak punya helikopter. Pemerintah Pusat memiliki seluruh fasilitas itu. Mohon agar segera dikerahkan, apalagi Presiden sudah memerintahkan agar jajaran terkait memaksimalkan bantuan untuk Aceh," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perintah Presiden tidak boleh berhenti sebagai instruksi, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan, terutama ketika masyarakat berada di ambang kelaparan.

Menutup dialog, Murthala mengatakan prinsip utama dalam manajemen bencana: keselamatan rakyat harus berada di atas segalanya.

“Jika keselamatan rakyat saja belum bisa kita pastikan, percuma kita mengaku sebagai bangsa yang besar,” tutupnya. [nh]