DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh nomor urut 2, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhullah SE (Dek Fadh), yang diwakili oleh Muhammad Ridwansyah selaku Direktur Isu dan Propaganda Badan Pemenangan, menegaskan komitmennya dalam merespon isu-isu strategis yang diangkat dalam agenda “Duek Pike: Merancang Demokrasi Inklusif” yang berlangsung di Hotel Orion, Banda Aceh, Kamis (21/11/2024). 

Dalam kesempatan ini, mereka menerima Naskah Kebijakan Koalisi Aspirasi yang disusun oleh sejumlah kelompok masyarakat sebagai bagian dari komitmen mereka untuk membangun Aceh yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Empat isu utama yang dibahas dalam acara ini, meliputi isu lingkungan, tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan perdamaian serta hak asasi manusia. Berikut adalah tanggapan Paslon 02 terhadap isu-isu yang disampaikan:

1. Isu Lingkungan: Menjaga Hutan Aceh

Isu lingkungan menjadi perhatian utama, dengan Rubama dari HAKA Lingkungan yang mengungkapkan data mengkhawatirkan tentang deforestasi di Aceh. Hingga tahun 2023, Aceh kehilangan tutupan hutan seluas 610.000 hektar, dan upaya reboisasi masih sangat terbatas. Menanggapi hal ini, Muhammad Ridwansyah menegaskan bahwa jika terpilih, Paslon 02 akan mengimplementasikan anggaran berbasis ekologis untuk menjaga hutan Aceh. Mereka berencana membentuk Badan Pengelolaan Hutan Aceh guna mencegah ilegal logging, menggalakkan penghijauan, dan menjaga kawasan hutan Aceh agar tetap lestari.

2. Isu Tata Kelola dan Layanan Dasar: Fokus pada Peningkatan Kualitas Hidup

Tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar menjadi isu penting yang disampaikan oleh Alfian, aktivis antikorupsi dari MATA. Muhammad Ridwansyah menyampaikan bahwa Paslon 02 akan memfokuskan diri pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Mereka berkomitmen untuk memperkenalkan sistem informasi gampong dan satu data melalui penerapan KIOA (Kartu Identitas Orang Aceh), yang akan mempercepat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Aceh, terutama bagi kelompok rentan.

3. Isu Partisipasi: Memberdayakan Kelompok Rentan

Isu partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti non-Muslim dan etnis Tionghoa, juga menjadi sorotan. Ruwaida dan Asnawi menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam kebijakan pemerintahan Aceh. Ridwansyah menanggapi bahwa Paslon 02 akan memperkuat partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, dengan memastikan masyarakat miskin menjadi fokus utama dalam program-program APBA. Program-program ini akan dirancang agar lebih inklusif, dengan peran serta masyarakat Aceh yang lebih besar.

 4. Isu Perdamaian dan Hak Asasi Manusia: Menyelesaikan Masalah Ekonomi Korban Konflik

Raihal Fajri dari Katahati Institute menyuarakan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi korban konflik dan perlindungan kebebasan beragama, terutama dalam menjaga rumah ibadah. Muhammad Ridwansyah menanggapi bahwa Paslon 02 sangat berkomitmen terhadap perdamaian. Sebagai pejuang perdamaian, Mualem dan Dek Fadh telah berperan aktif dalam perjuangan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh dan pengadilan HAM, yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh). Ke depan, mereka akan terus menjaga ikatan damai antara Aceh dan Jakarta, serta memperjuangkan hak-hak korban konflik untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Komitmen untuk Aceh yang Maju dan Berkelanjutan

Dengan menerima Naskah Kebijakan Koalisi Aspirasi, Paslon 02 Mualem Dek Fadh menegaskan komitmennya untuk membawa Aceh menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersama-sama membangun provinsi ini dengan prinsip keadilan sosial, perdamaian, dan keberlanjutan lingkungan.

“Kami siap untuk memimpin Aceh dengan hati dan komitmen penuh. Insya Allah, Aceh yang Islam, maju, bermartabat, dan berkelanjutan akan terwujud,” ujar Ridwansyah, mengakhiri pernyataannya.

Apakah kebijakan-kebijakan ini akan terwujud dalam masa depan Aceh? Waktu yang akan menjawab, tetapi Paslon 02 Mualem Dek Fadh telah menunjukkan komitmennya untuk membawa perubahan signifikan bagi rakyat Aceh.