Dendam Dalam Balutan Jabatan
Font: Ukuran: - +
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dalam rana politik yang semakin panas, dendam seringkali menjadi bara yang sulit dipadamkan. Di balik tirai kesepakatan dan retorika halus, tersembunyi konflik mendalam terkait dendam politik yang menggelora di bawah permukaan. Fenomena ini, meskipun tidak terlihat secara langsung, semakin mengkhawatirkan karena dampaknya yang merusak tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keseluruhan masyarakat.
Dendam politik telah menciptakan perpecahan batin yang merajalela, mendorong keputusan-keputusan yang tidak rasional, dan menghambat kemajuan. Alih-alih memprioritaskan kepentingan bersama, politisi yang terjebak dalam belenggu dendam seringkali menggunakan politik sebagai alat untuk memenuhi keinginan pribadi mereka, bahkan jika itu berarti merugikan negara dan bangsa.
Salah satu praktik yang merajalela adalah penempatan orang dekat di posisi strategis sementara mereka yang tidak sependapat dijauhkan, terutama di kalangan pejabat yang memegang otoritas. Melalui penggantian pejabat lama dan penunjukan pejabat baru, kepala daerah berharap pemerintahannya dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya.
Publik tentu tidak menginginkan penempatan pejabat atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada dendam politik. Pejabat yang diberikan tanggung jawab dan diharapkan bertindak atas nama keadilan, haruslah menggunakan nurani, akal sehat, pertimbangan yang matang, serta memperhitungkan dampak dari setiap keputusan yang diambil.
Tidak boleh terjadi bahwa pejabat secara tidak sadar mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau terjebak dalam bisikan pembisik yang bermotif dendam. Kebijaksanaan dan integritas dalam pengambilan keputusan haruslah diutamakan daripada memenuhi tuntutan-tuntutan kelompok tertentu.
Yang terpenting, sebagai pejabat tidak boleh terjebak dalam pengaruh partai politik atau pembisik, karena hal itu akan menjadikan mereka sebagai alat untuk kepentingan orang lain. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan dendam politik ini? Sebagai pejabat, kemandirian, kebijaksanaan, integritas, dan kecerdasan dalam pengambilan keputusan haruslah dijunjung tinggi.
Daripada memenuhi hasrat dendam baiknya kerja cerdas haruslah lebih diutamakan daripada sekadar pencitraan. Semua usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan penghargaan pada waktunya. Kembali, jangan pernah mengorbankan kepercayaan pemerintah maupun rakyat. Mereka yang diberikan mandat jabatan untuk melayani, haruslah berkomitmen untuk melayani dengan segenap hati, bukan untuk memuaskan dendam pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Dendam bukanlah kunci menunjukan jati diri, karena ia menjermuskan pada pribadi
Dendam politik adalah belenggu yang membatasi kemajuan dan kedamaian. Mari kita bersama-sama merobohkannya dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan cinta kasih. Hanya dengan itu, kita dapat membangun masyarakat yang kokoh dan berkelanjutan, tanpa bayang-bayang dendam politik.