Logo BPKS (ANTARA Aceh).

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Tak terasa lembaga (institusi) ini sudah berjalan 23 tahun sejak 2000 hingga sekarang keberadaannya. Artinya dua dekade lebih sudah dilalui perjalanannya. Lembaga Itu adalah Badan Perusahaan Kawasan Sabang (BPKS). 

Pedoman kebijakan lahirnya lembaga selevel kementerian itu berdasarkan UU No. 37 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. 

Bahkan sudah berganti 9 kepala BPKS dimulai era dari Zubir Sahim, Syahrul Sauta, T. Saiful Ahman, Ruslan Abdulgani, Fauzi Husin, Sayed Fadhil, Razuardi Ibrahim, Iskandar Zulkarnain, Junaidi Ali. 

Lantas muncul pertanyaan publik, apakah yang sudah diperbuat mereka selama memimpin untuk memajukan BPKS, hingga mampu mendatangkan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Aceh? Lalu apa yang menyebabkan kendala atau hambatannya? Serta sejauhmana dampak dirasakan bagi Aceh? Itu pertanyaan kunci mengevaluasi keberadaanya bagian mencari solusi strategis memajukan BPKS. 

Sedangkan kucuran dana sangat fantastis bagi BPKS tidak sedikit diberikan pemerintah pusat sejak 2010 - 2023 kurang lebih Rp 4 triliun. Namun efeknya bagi roda ekonomi Aceh apa? 

Jika ditelusuri data review bisnis plan dari 2007 hingga 2021 ternyata mencengangkan temuannya realisasi anggaran sangat jauh dari perencanaan awal, penyediaan infrastruktur dasar kawasan tidak terpenuhi, kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya ke Sabang, realisasi pendapatan tidak sesuai harapan, dan inovasi dan fokus perencanaan lemah. 

Masalah lainnya tersorot di BPKS banyak infrastruktur maupun aset belum termanfaatkan dan teroptimalkan, pengembangan sumber daya manusia stagnan, dan arah kebijakan tidak memiliki sasaran yang tepat. 

Mirisnya lagi fakta terlihat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas memiliki hambatan pasokan air bersih, listrik kurang memadai, minumnya pasokan BBM, dan regulasi tumpah tindih. 

Tabir masalah BPKS sudah terbuka nyata adanya, selanjutanya dibutuhkan intervensi serius multi pihak berkomitmen dan bekerja team guna memajukan BPKS sebagai solusi membangkitkan kemandirian ekonomi Aceh, bukan menambah masalah. 

Pondasi utama memajukan BPKS terletak di rasa memiliki, rasa membutuhkan, serta rasa memajukan harus se frekuensi dan harmoni satu sama lainnya. Hilangkan ego kepentingan kelompok, perkauman, maupun keluarga. Ingat masyarakat Aceh ke depan memerlukan BPKS jadi jangan hancurkan untuk sesaat tanpa memikirkan masa depan generasi Aceh mendatang.