Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • Penembakan di Tiro, Otto Tegaskan Batas Wewenang TNI-Polri
    Berita | 7 hari lalu
    Penembakan di Tiro, Otto Tegaskan Batas Wewenang TNI-Polri

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dr. Otto Nur Abdullah, menegaskan TNI dan Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan proyustisia atas dugaan pelanggaran HAM berat. Menanggapi insiden penembakan di Tiro, Kabupaten Pidie, ia meminta keterangan tentang jenis peluru dan arah tembakan diuji secara independen. 

  • Bantuan Bencana dan Batas Wewenang: Ketika Danrem Lilawangsa Menuai Kontroversi
    Analisis | 10 bulan lalu
    Bantuan Bencana dan Batas Wewenang: Ketika Danrem Lilawangsa Menuai Kontroversi

    DIALEKSIS.COM | Analisis - Bencana banjir bandang yang melanda Aceh Utara pada akhir tahun 2025 memunculkan polemik terkait peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan bantuan kemanusiaan. Publik dikejutkan oleh tindakan sejumlah prajurit TNI yang mengambil sebagian bantuan untuk korban banjir di Aceh Utara dan mengamankannya di markas Korem 011/Lilawangsa. Pihak TNI, melalui Komandan Korem (Danrem) 011 Kolonel Inf Ali Imran, mengklaim langkah ini bertujuan mencegah penjarahan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) tertentu.

  • Sengketa Wewenang dan Potensi Gas Jumbo, Dinamika Pengelolaan Migas di Laut Singkil
    Ekonomi | 1 tahun lalu
    Sengketa Wewenang dan Potensi Gas Jumbo, Dinamika Pengelolaan Migas di Laut Singkil

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengelolaan migas di perairan Kabupaten Aceh Singkil terus memantik dinamika multidimensi, menyangkut sengketa kewenangan, potensi ekonomi strategis, dan implikasi perdamaian Aceh. Berdasarkan pelacakan Dialeksis terhadap berbagai sumber, berikut perkembangan terbaru yang diperkaya dengan perspektif kunci dari Direktur Forbina, Muhammad Nur.

  • Respons Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Polres Bireuen, Polda Aceh Pastikan Transparansi
    Polkum | 1 tahun lalu
    Respons Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Polres Bireuen, Polda Aceh Pastikan Transparansi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menyikapi beredarnya informasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kapolres Bireuen, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan secara transparan dan akuntabel.

  • Kejati Aceh Tangani Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Direktur RSZA
    Polkum | 2 tahun lalu
    Kejati Aceh Tangani Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Direktur RSZA

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh bergerak cepat menangani kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin (RSZA) Banda Aceh. Kasus ini terkait dengan paket Pembangunan Bunker Oncology dan konsultan pengawas Bunker di rumah sakit tersebut.

  • Skandal Kuota Haji, Menteri Agama Dilaporkan ke KPK
    Pemerintahan | 2 tahun lalu
    Skandal Kuota Haji, Menteri Agama Dilaporkan ke KPK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki tersandung kasus dugaan penyalahgunaan wewenang. Keduanya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen pada tahun 2024.


  • MTA: Penetapan Pejabat Wewenang Penuh Pj Gubernur Aceh
    Pemerintahan | 3 tahun lalu
    MTA: Penetapan Pejabat Wewenang Penuh Pj Gubernur Aceh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Penetapan pejabat terpilih pada 10 posisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh menjadi kewenangan penuh Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.

  • Korupsi Dana Bos, Kepala SMP Negeri 1 Bireuen Dituntut 5 Tahun Penjara
    Aceh | 4 tahun lalu
    Korupsi Dana Bos, Kepala SMP Negeri 1 Bireuen Dituntut 5 Tahun Penjara

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Adnan, terdakwa korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bireuen dituntut 5 tahun penjara. 

  • Aktivis Lingkungan Dukung Pemerintah Pusat Alihkan Izin Pertambangan Ke Pemda
    Aceh | 4 tahun lalu
    Aktivis Lingkungan Dukung Pemerintah Pusat Alihkan Izin Pertambangan Ke Pemda

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Pusat resmi mendelegasikan wewenang penerbitan sertifikat standar dan izin berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara kepada pemerintah provinsi pada hari ini, Senin (18/4/2022).