DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh yang menetapkan 557 penerima reparasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Namun, mereka mengingatkan agar proses penyaluran bantuan diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Di tengah semerbak Robusta Ulee Kareng, ada kisah beraroma campur aduk antara kebanggaan dan keputusasaan. Cerita ini berdengung setelah kajian ba’da shalat Subuh pada suatu Ahad yang dingin menusuk karena semalaman disiram hujan deras. Inilah narasi tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi NGO HAM saat ini sedang menfinalkan draf model reparasi berbasis korban, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi para korban pelanggaran HAM di Aceh. Menurut Direktur Koalisi NGO HAM, model ini dipilih berdasarkan masukan langsung dari korban, mencerminkan suara mereka dalam proses pemulihan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sedang berupaya memastikan program - program pemulihan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lalu masuk ke dalam Rencana Pembangunan Nasional periode 2025-2029.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menyerahkan Draf Pergub pelaksanaan rekomendasi reparasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh kepada pejabat SKPA/Sekretariat BRA/KKR, Jumat (11/8/2023).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mengharapkan dana reparasi korban konflik mendesak sebesar Rp 2,45 miliar bisa dicairkan dalam bulan ini.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Hendra Saputra menyoroti kinerja Badan Reintegrasi Aceh (BRA) terkait dengan pemenuhan hak-hak mantan kombatan GAM.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Akademisi Universitas Almuslim Khairul Hasni MA menyatakan, sejak periode pertama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh oleh Pemerintah Aceh sudah menetapkan pemenuhan hak reparasi mendesak untuk 245 orang berdasarkan rekomendasi KKR Aceh.