Secara nasional ada undang-undang yang membolehkan polhut menggunakan sejata api dalam bertugas. Tapi di Aceh, pada masa konflik semua senjata api yang dimiliki polhut ditarik kembali oleh pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) baru-baru ini mengesahkan Qanun Perlindungan Satwa Liar guna meminimalisir kejahatan terhadap satwa liar di Aceh. Diantaranya hukum cambuk dan tembak di tempat pemburu satwa.