DIALEKSIS.COM | Kampar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat, bukan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggandeng Monash University Indonesia untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI), khususnya di bidang perlindungan publik bagi perempuan dan anak.
DIALEKSIS.COM | Tapanuli Utara - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan kemudahan legalitas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas dan bersaing secara berkelanjutan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi menggandeng Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk memberikan pendampingan hukum kepada para pelaku UMKM. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, pada Kamis (5/6/2025) kemarin.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyoroti secara serius persoalan hukum yang tengah dihadapi sejumlah pengusaha warung kopi (warkop) di Banda Aceh akibat somasi dari platform streaming berbayar Vidio.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebagai informasi, Sosialisasi Perlindungan Hukum bagi Profesi Guru, Tenaga Kependidikan Prasekolah, dan Pendidikan Dasar kali ini diikuti oleh 90 kepala sekolah dan guru yang dibagi dalam tiga gelombang. Adapun narasumbernya berasal dari unsur PGRI, Kepolisian, dan Ombudsman RI
DIALEKSIS.COM | Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi membuka Konferensi Internasional pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia pada Kamis (5/9/2024).
DIALEKSIS.COM | Jantho - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM, menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat kepada perwakilan imuem mukim di halaman Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (3/6/2024).
