DIALEKSIS.COM | Dunia - Arab Saudi, Senin (20/3/2023), membebaskan seorang warga negara Amerika berusia 72 tahun yang telah dipenjara selama lebih dari setahun karena tweet lama yang mengkritik putra mahkota kerajaan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua DPR Aceh Saiful Bahri yang akrab disapa (Pon Yahya) akan menghadiri undangan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar. Melalui pesan tertulisnya, pertemuan antara Wali Nanggroe itu untuk membahas kelanjutan pelanggaran HAM berat masa lalu ketika Aceh komplik berkepanjangan.

"Sebelum nya kita sudah bertemu dan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada tanggal 19 Januari 2023,sudah kita bahas bersama terkait dengan pelanggaran HAM berat di Aceh yang diumumkan oleh bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada pidato presiden," kata Pon Yahya, Kamis (2/3/2023)

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan pemerintah menampung aspirasi dari sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat yang menagih janji Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.

Aspirasi itu disampaikan ketika Menko Polhukam mengundang sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat berdialog di sela-sela makan siang di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengunjungi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut kunjungan tersebut menunggu inpres dikeluarkan.

"Semua langkah untuk merealisasikan rekomendasi Tim PPHAM akan dituangkan dulu di dalam Inpres kepada 19 menteri dan lembaga nonkementerian," kata Mahfud saat dihubungi detikcom, Minggu (22/1/2023).

=

DIALEKSIS.COM | Nasional - Perwakilan Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK) Haris Azhar menuding Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum melakukan apapun setelah menyatakan tragedi Kanjuruhan sebagai kasus pelanggaran HAM dan mengeluarkan rekomendasi.

DIALEKSIS.COM | Dunia - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa menyambut baik pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. PBB menilai pengakuan tersebut merupakan langkah menggembirakan menuju keadilan kepada para korban.

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Seriuskah pemerintah memulihkan hak-hak para korban pelanggaran HAM yang terjadi di Bumi Pertiwi? Pengakuan Presiden Jokowi apakah hanya sekedar retorika?

DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Merespons sikap Jokowi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se-Indonesia menyatakan khawatir dan ragu. Kenapa?

YLBHI dan 18 LBH se-Indonesia menyatakan sikapnya pada Kamis (12/1/2023) malam. Mereka terdiri dari YLBHI, LBH Banda Aceh, Pekanbaru, Medan, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Kalimantan Barat, Samarinda, Palangkaraya, Makassar, Manado, dan Papua.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna menyatakan, penyampaian pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu oleh Presiden Jokowi disebut sebagai langkah maju. Hanya saja, langkah maju ini dirasa masih belum cukup, harus ada formal apology.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setelah lebih dari delapan tahun berkuasa, Presiden Joko Widodo secara resmi mewakili negara mengakui telah terjadi 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia pada masa lalu.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Rabu (11/1/2023), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar konferensi pers terkait pernyataan resmi negara atas 12 kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Aktivis HAM Aceh, Zulfikar Muhammad menyebutkan PresidenJokowi keliru dalam menyebutkan konteks kasus pelanggaran HAM di Aceh. Seharusnya tidak satu wilayah saja, melainkan seluruh Aceh mengalami pelanggaran HAM. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengakuan negara terhadap 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanah Air dinilai merupakan satu kemajuan politik.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Mantan Ketua Komnas HAM, Otto Syamsuddin Ishak saat diwawancarai Dialeksis.com, Kamis (12/1/2023). 

DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanah Air pada masa lalu. Komnas HAM menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memulihkan hingga merehabilitasi hak korban.

Ada sembilan poin sikap Komnas HAM usai Jokowi mengakui ada pelanggaran HAM berat dalam berbagai peristiwa. Pertama, Komnas menyambut baik sikap Jokowi atas adanya pengakuan terharap 12 peritiwa pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Wanmayetti mengatakan, pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan pengakuan dan penyesalan atas 12 kasus pelanggaran HAM berat merupakan peristiwa bersejarah bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kesungguhan pemerintah agar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat tidak terjadi lagi di tanah air.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kesungguhan pemerintah agar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat tidak terjadi lagi di tanah air.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) membuka posko pengaduan terhadap penerima bantuan sosial (Bansos) terhadap pelanggaran HAM sebanyak 235 korban.

DIALEKSIS.COM | Dunia - Inggris telah mengumumkan sanksi terhadap 30 orang di seluruh dunia, termasuk pejabat Rusia dan Iran, menargetkan mereka yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan penyiksaan, kekerasan seksual, dan represi kekerasan terhadap protes jalanan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan hakim ad hoc pengadilan HAM berat belum digaji selama ditunjuk mengadili kasus Paniai sampai saat ini.