Minggu, 17 Mei 2026
Beranda / /

  • Ketua DPRA Belum Lapor LHKPN, KPK Buka Suara
    Polkum | 1 bulan lalu
    Ketua DPRA Belum Lapor LHKPN, KPK Buka Suara

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3.921.800.000 berdasarkan laporan dalam sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Pelaku Industri Wajib Lapor! Sistem SIINas Jadi Kunci Dorong Pertumbuhan Ekonomi
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    Pelaku Industri Wajib Lapor! Sistem SIINas Jadi Kunci Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan memperbaiki sistem pengelolaan data industri. Langkah ini dilakukan lewat penerapan aturan baru yang mewajibkan pelaku industri melaporkan data secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

  • 2.277 WNI Eks Sindikat Penipuan Daring Lapor ke KBRI Phnom Penh
    Dunia | 3 bulan lalu
    2.277 WNI Eks Sindikat Penipuan Daring Lapor ke KBRI Phnom Penh

    DIALEKSIS.COM | Phnom Penh - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mencatat sebanyak 2.277 Warga Negara Indonesia (WNI) telah melapor langsung ke KBRI sejak 16 Januari hingga 24 Januari 2026 pukul 23.59 untuk meminta bantuan kepulangan ke Indonesia.

  • Posko Bencana Aceh Minta Relawan Wajib Lapor agar Bantuan Tak Menumpuk
    Aceh | 5 bulan lalu
    Posko Bencana Aceh Minta Relawan Wajib Lapor agar Bantuan Tak Menumpuk

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh menyebutkan salah satu persoalan besar dalam penanganan bencana saat ini adalah penumpukan bantuan di beberapa daerah, sementara wilayah lain justru belum terjangkau sama sekali.

  • Bongkar Penyimpangan Sektor Pertanian! Cukup WA "Lapor Pak Amran"
    Nasional | 6 bulan lalu
    Bongkar Penyimpangan Sektor Pertanian! Cukup WA "Lapor Pak Amran"

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meluncurkan kanal aduan masyarakat bernama “Lapor Pak Amran” melalui layanan WhatsApp di nomor 0823-1110-9690. Layanan ini dibuka sebagai sarana bagi masyarakat, khususnya petani, untuk melaporkan berbagai penyimpangan di sektor pertanian.

  • Maksimalkan Layanan Pengaduan, Diskominfo Bener Meriah Sebarkan Barcode SP4N Lapor
    Aceh | 8 bulan lalu
    Maksimalkan Layanan Pengaduan, Diskominfo Bener Meriah Sebarkan Barcode SP4N Lapor

    DIALEKSIS.COM | Redelong - Dalam rangka memaksimalkan penyerapan aspirasi serta menampung pengaduan masyarakat, Diskominfo Bener Meriah menyebarkan barcode akses ke Aplikasi SP4N Lapor pada kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan pusat-pusat pelayanan masyarakat seperti Rumah Sakit dan Puskesmas Se-Kabupaten Bener Meriah.

  • KKP Ingatkan BUMN MIND ID: Telat Lapor, Denda Rp5 Juta per Hari
    Nasional | 10 bulan lalu
    KKP Ingatkan BUMN MIND ID: Telat Lapor, Denda Rp5 Juta per Hari

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) mengingatkan perusahaan-perusahaan di bawah naungan BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) agar tidak menunda pelaporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

  • Motor Tertukar Akibat Kunci Rusak, Pria di Banda Aceh Sempat Lapor Polisi
    Aceh | 11 bulan lalu
    Motor Tertukar Akibat Kunci Rusak, Pria di Banda Aceh Sempat Lapor Polisi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seorang pria berinisial MT (55), warga Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, sempat panik setelah mengira sepeda motornya, Honda Beat putih strip merah, hilang saat diparkir di depan sebuah rumah makan di Jalan Rama Setia, Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, pada Senin (9/6/2025).

  • Telat Lapor, Pemegang KKPRL Terancam Denda Rp5 Juta per Hari
    Nasional | 1 tahun lalu
    Telat Lapor, Pemegang KKPRL Terancam Denda Rp5 Juta per Hari

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan sanksi tegas bagi para pemegang dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang belum menyerahkan laporan tahunan. Denda administratif sebesar Rp5 juta per hari akan dikenakan bagi yang terlambat atau bahkan tidak menyampaikan laporan tersebut.

  • Hingga 11 April, DJP Catat 13 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan
    Ekonomi | 1 tahun lalu
    Hingga 11 April, DJP Catat 13 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 11 April 2025 pukul 23.59 WIB mencapai 13.008.448, tumbuh 3,26 persen secara tahunan. 

  • Permenperin 13/2025 Diterbitkan, Industri Wajib Lapor Data Secara Berkala
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Permenperin 13/2025 Diterbitkan, Industri Wajib Lapor Data Secara Berkala

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). 

  • Libur Nasional dan Cuti Bersama, Warga Tetap Bisa Lapor Pajak
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Libur Nasional dan Cuti Bersama, Warga Tetap Bisa Lapor Pajak

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam pengumuman Direktorat Jenderal Pajak yang dilansir pada Rabu (26/3/2025) disebutkan, mengingat terdapat hari libur nasional dan cuti bersama yang bertepatan dengan periode batas akhir penyampaian SPT Tahunan WP OP untuk SPT Tahun 2024, maka penyampaian SPT Tahunan tetap dapat dilaksanakan hingga batas waktu melalui saluran elektronik pada laman DJP Online.

  • TTI Desak APH Tindak Tegas Pelanggaran Tender, Sebut 80% Dokumen Tender Palsu
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    TTI Desak APH Tindak Tegas Pelanggaran Tender, Sebut 80% Dokumen Tender Palsu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memproses temuan pelanggaran sistemik dalam pengadaan barang dan jasa di berbagai daerah, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Nasruddin Bahar, Koordinator TTI, menyatakan bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan harus diberi sanksi tegas.

  • Rapor Merah OJK: Dari Temuan BPK hingga Kritik Tajam DPR
    Dialetika | 1 tahun lalu
    Rapor Merah OJK: Dari Temuan BPK hingga Kritik Tajam DPR

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Kritik tajam mengarah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan OJK tahun 2023. Anggota DPR dan pengamat menilai ada sejumlah kejanggalan dalam laporan keuangan lembaga yang seharusnya menjadi garda pengawasan sektor jasa keuangan nasional ini.

« 1 2 »