Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • Tersisa 1.838 Kuota, Pelunasan Biaya Haji Khusus Diperpanjang Hingga 21 Februari 2025
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Tersisa 1.838 Kuota, Pelunasan Biaya Haji Khusus Diperpanjang Hingga 21 Februari 2025

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) membuka Kembali perpanjangan konfirmasi keberangkatan dan pelunasan biaya perjalanan bagi jemaah haji khusus. Perpanjangan dibuka menyusul masih ada 1.838 kuota yang belum terisi.

  • Masih Ada Kuota, Perpanjangan Pelunasan Biaya Haji Khusus Dibuka 17 Februari 2025
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Masih Ada Kuota, Perpanjangan Pelunasan Biaya Haji Khusus Dibuka 17 Februari 2025

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan pihaknya akan segera membuka tahap perpanjangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji khusus 1446 H/2025 M. Menurutnya, tahap perpanjangan ini diharapkan akan dapat mengoptimalkan serapan kuota jemaah haji khusus.

  • Hari Pertama, 923 Jemaah Haji Khusus Lakukan Pengisian Kuota
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Hari Pertama, 923 Jemaah Haji Khusus Lakukan Pengisian Kuota

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengisian kuota bagi jemaah haji khusus sudah dibuka. Pada hari pertama, ada 923 jemaah yang melakukan pengisian kuota.

  • Kemenag Pastikan Tidak Ada Jemaah Haji Reguler Nol Tahun Berangkat 2024
    Pemerintahan | 2 tahun lalu
    Kemenag Pastikan Tidak Ada Jemaah Haji Reguler Nol Tahun Berangkat 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama memastikan pengisian kuota haji 1445 H/2024 M sudah sesuai dengan ketentuan. Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie memastikan tidak ada jemaah haji reguler nol tahun yang berangkat pada 2024.

  • Ada Indikasi Pelanggaran Undang-Undang terkait Penambahan Kuota Haji Khusus
    Parlemenkita | 2 tahun lalu
    Ada Indikasi Pelanggaran Undang-Undang terkait Penambahan Kuota Haji Khusus

    DIALEKSIS.COM | Makkah - Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menyebut ada indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait penambahan kuota haji khusus oleh Kementerian Agama.