DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik semata.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Lebih dari sepuluh tahun sejak Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 disahkan, satu pertanyaan mendasar masih terus menggema: apakah negara benar-benar serius menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh?

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Perwakilan masyarakat sipil Aceh menyampaikan kondisi korban banjir pascabencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh sejak 26 November 2025.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, mendorong pendirian kantor penghubung atau perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Aceh pada 2026. Dorongan itu mendapat sambutan sekaligus kritik konstruktif dari organisasi masyarakat sipil: Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menilai inisiatif tersebut bukan sekadar administrasi, melainkan kebutuhan struktural yang mendesak.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Perwakilan Aceh berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pembangunan di Aceh agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam konteks hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meresmikan Memorial Living Park Rumoh Geudong di Pidie Aceh. Rumoh Geudong sendiri merupakan tempat pelanggaran HAM berat masa lalu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi NGO HAM Aceh menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Mengawal Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembalian 4 Pulau: Memberi Dampak Positif untuk Aceh” pada Kamis (26/6/2025) di Morden Coffee. Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber utama: Direktur ForBina M. Nur, Pengamat Sosial dan Sosial Usman Lamreung, serta Direktur Koalisi NGO HAM Aceh Khairil Arista.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Negara semestinya hadir untuk memastikan buruh mendapatkan upah, jaminan, serta lingkungan kerja yang layak. Demikian disampaikan oleh Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista, dalam diskusi publik yang digelar di Ivory Coffee, Kamis (24/4/2025), mengangkat tema “Mengawal Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Buruh.”

DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan tengah menyelidiki satu kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh. Penyelidikan ini menjadi yang keempat dilakukan Komnas HAM di provinsi tersebut, setelah tiga kasus sebelumnya telah diakui pemerintah sebagai pelanggaran HAM berat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Aceh menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru untuk mendorong kesejahteraan dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Aceh yang berpihak pada rakyat. Dalam hal ini, penting bagi berbagai elemen masyarakat untuk turut mengawal kebijakan eksekutif agar berjalan efektif.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Undang-Undang atau UU Kebebasan Beragama. Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Faisal Ali alias Lem Faisal, menilai usulan Undang-Undang Kebebasan Beragama tidak diperlukan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi NGO HAM Aceh bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Abulyatama Aceh menggelar Fokus Group Discussion tentang penyelesaian konflik agraria dalam rangka pembangunan Aceh berkelanjutan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menurut Koordinator KontraS Aceh (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Azharul Husna, perlindungan bagi Rohingya bukan hanya sekedar tanggung jawab internasional, tetapi juga kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sedang berupaya memastikan program - program pemulihan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lalu masuk ke dalam Rencana Pembangunan Nasional periode 2025-2029.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil, menilai kondisi Aceh di usia 19 tahun perdamaian menunjukkan kemajuan, terutama dalam aspek keamanan masyarakat. Khairil menekankan pentingnya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dua aktivis advokasi hukum dan HAM dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Yuni Eko Hariatnya atau Haji Embong dan Yudhistira Maulana, mengajukan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Jumat, 2 Agustus 2024. Gugatan tersebut terkait penunjukan Bustami sebagai Sekretaris Daerah Aceh yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh akan menverifikasikan temuan elemen masyarakat sipil mengenai peta data digital Pelanggaran HAM di masa konflik Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi elemen sipil masyarakat yang terdiri dari Asia Justice and Rights (AJAR), KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan PASKA Aceh menyerahkan data peta digital Pelanggaran HAM masa konflik di Aceh ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Rabu (26/6/2024).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Komnas HAM menyuarakan kekhawatiran atas potensi konflik sosial yang lebih besar pada Pilkada mendatang dibandingkan Pemilu 2024 lalu. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, menilai bahwa Pilkada merupakan kontestasi antarputra daerah yang dapat memicu fanatisme politik dan berujung pada konflik sosial.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi NGO HAM Aceh mencatat kasus kekerasan terhadap anak bukan turun, malah terjadi peningkatan. Kasus kekerasan ini, baik pemerkosaan maupun pelecehan seksual.