DIALEKSIS.COM | Dialektika - Dunia politik dan hukum Indonesia kembali diguncang kontroversi pascapengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Dua pasal krusial dalam regulasi ini Pasal 3X Ayat (1) dan Pasal 9G menghapus status direksi, komisaris, dan pegawai BUMN sebagai “penyelenggara negara”. Perubahan ini memicu perdebatan sengit antara pemerintah, partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pegiat antikorupsi.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Memasuki tahun anggaran 2025, dinamika politik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Aceh (APBD) semakin kompleks dengan hadirnya berbagai regulasi baru dari pemerintah pusat. Fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip otonomi daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penutupan pengeboran minyak ilegal di Desa Alue Canang, Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur, oleh aparat kepolisian telah memicu gelombang protes dari masyarakat setempat.