DIALEKSIS.COM | Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Usulan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, yang dijadwalkan berakhir pada 2027.

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara menghadapi tantangan serius terkait kekosongan jabatan pada delapan posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang hingga kini belum terisi oleh pejabat definitif. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Dalam Pasal 1 angka 3 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim di Aceh dijelaskan, “Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan, terdiri atas gabungan beberapa gampong yang memiliki batas wilayah tertentu. Mukim dipimpin oleh seorang imum mukim atau sebutan lain, yang berkedudukan langsung di bawah camat.”

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, menyampaikan desakan keras kepada pemerintah untuk segera memberikan perlindungan bagi ratusan pengungsi yang terlantar di atas truk tanpa fasilitas dasar kemanusiaan. 

DIALEKSIS.COM | Roma - Skandal spionase yang melibatkan badan intelijen Israel, Mossad, mengguncang Italia setelah terungkap adanya operasi pengumpulan informasi rahasia yang menargetkan Perdana Menteri Giorgia Meloni dan sejumlah pejabat senior negara tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepemimpinan Wali Kota Subulussalam, Affan Alfian Bintang, yang dimulai sejak terpilih bersama wakilnya, Salmaza, pada Pilkada 2018, kini menuai kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Bustami Hamzah atau yang saat ini disapa Om Bus, bukan orang baru dalam tubuh Pemerintah Aceh. Boleh dibilang, sejak 20 tahun terakhir ini, terhitung 2004 Bustami merupakan pemain inti dalam tata kelola Pemerintahan Aceh, terutama masalah anggaran. 

DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Pemerintahan akan berjalan efektif dan normal mana kala sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 200.2.1/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. SE yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia tersebut, salah satunya menekankan agar kepala daerah dapat membangun koordinasi lintas pihak dalam menjaga Pilkada 2024 berjalan aman dan damai.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah daerah (Pemda) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus terus berupaya meningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.

H-4 Lebaran 2024: 5 Gunung Status 'SIAGA', 17 Status 'WASPADA' dan 46 Status 'NORMAL'

DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, mengadakan rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 5 April 2024. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis dan cendekiawan terkemuka, Yudi Latif, PhD, mengemukakan kritik pedas terhadap tata kelola negara Indonesia, menyoroti ketidaksesuaian antara perkembangan demokrasi pasca-Reformasi dengan prasyarat fundamental liberalisme klasik.