DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjatuhkan sanksi administratif denda sebesar Rp2,17 miliar kepada PT BAP setelah pengawas ketenagakerjaan menemukan 164 tenaga kerja asing (TKA) beraktivitas di area kerja perusahaan tersebut tanpa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan pencatatan nikah beda agama.
.jpg)
DIALEKSIS.COM | Nasional - Sengkarut status empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara akhirnya menemukan ujung. Setelah bertahun-tahun tarik ulur administrasi dan saling klaim kewenangan, pemerintah pusat resmi menetapkan keempat pulau—Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan perhatian serius terkait sejumlah produsen dan distributor minyak goreng kemasan merek Minyakita yang terbukti melanggar aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mengurangi volume kemasan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindak tegas Kapal Ikan Indonesia (KII) yang terindikasi melakukan pelanggaran alih muat ikan (transhipment) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 Laut Aru.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bawaslu berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap KPU. Koalisi Masyarakat Sipil menilai KPU tidak afirmatif terhadap keterwakilan perempuan dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Pemilu 2024.
DIALEKSIS.COM | Dunia - Germantown, Tennessee, telah menempatkan seorang pegawai kota pada cuti administratif setelah tumpahan diesel mencemari pasokan air kota dan menyebabkan beberapa penduduk tidak memiliki akses ke air keran bersih selama lebih dari seminggu.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Forum Bersama (Forbes) anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh, Nasir Djamil mengatakan, Aceh bukan provinsi biasa, Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) juga bukan UU biasa. Untuk itu, dibutuhkan Penjabat Gubernur yang luar biasa.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Angkutan penyeberangan laut lintasan antar kota/kabupaten dalam Provinsi Aceh tetap melayani untuk mengangkut penumpang, kendaraan dan barang dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kebijakan itu diambil untuk mencegah kelangkaan logistik di kepulauan dan memperhatikan masukan Bupati dan Wali kota kepulauan yang mengharapkan tetap beroperasinya angkutan penyeberangan.
