DIALEKSIS.COM | Aceh - Ahli hukum dan pemerhati kebijakan publik, Dr. M Yasir Putra SH MH, menyoroti absennya Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 - 2029. Menurutnya, hal ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi mencerminkan lemahnya posisi tawar politik Aceh di tingkat nasional.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tidak masuknya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 menandai kegagalan serius elite politik Aceh dalam menjaga marwah MoU Helsinki. Padahal kita tahu tidak sedikit uang Aceh habis dalam menyusun kembali draft UUPA agar dapat aplikatif serta memberi manfaat bagi masyarakat Aceh, dalam Fakta ini bukan sekadar soal daftar prioritas legislasi, tetapi sinyal bahwa kepentingan Aceh semakin terpinggirkan dalam percaturan politik nasional. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menyampaikan kritik tajam setelah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dipastikan tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Koordinator Program ACSTF, Nina Noviana, menegaskan bahwa Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh harus bertanggung jawab secara moral dan jabatan kepada seluruh masyarakat Aceh atas kondisi ini. ACSTF mendorong adanya evaluasi kinerja perwakilan Aceh di pusat serta langkah solutif agar revisi UUPA tetap dapat diperjuangkan demi kepentingan Aceh ke depan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Absennya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029 menjadi sinyal keras melemahnya posisi tawar politik Aceh di tingkat pusat.

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Revisi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tengah memasuki fase krusial. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 21 Mei 2025 menyepakati perubahan delapan pasal dan penambahan satu pasal dalam UUPA, draf revisi tersebut telah diserahkan kepada DPR RI di Jakarta.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Ketua Pimpinan Daerah Generasi Muda Al Jam'iyatul Washliyah (PD GP Al-Washliyah) Kabupaten Aceh Barat, Muhammad Fawazul Alwi, menyampaikan pernyataan tegas tentang pentingnya menjaga kedaulatan, keadilan, dan semangat perdamaian di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, melakukan kunjungan resmi ke Sekretaris Jenderal DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri, yang akrab disapa Pon Yaya, menyampaikan apresiasi kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi memberikan penjelasan terkait walk outnya Ketua DPR Aceh Saiful Bahri alias Pon Yaya dari acara seminar uji publik rancangan undang-undang tentang perubahaan UUPA.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Revisi UUPA yang kini tengah digodok untuk direvisi menjadi salah satu perhatian bersama, dimana UUPA menjadi salah satu prioritas untuk kesejahteraan Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Legislasi (Banleg) DPR RI sudah menetapkan 40 judul rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022. Ternyata, dalam Prolegnas 2022 itu tidak ada agenda revisi (perubahan) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).