Jum`at, 04 April 2025
Beranda / /

  • Polri Tegaskan SKCK sebagai Mandat UU yang Tak Dapat Dihapus
    Hankam | 10 hari lalu
    Polri Tegaskan SKCK sebagai Mandat UU yang Tak Dapat Dihapus

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Biro Penerangan Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mencabut kebijakan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Menurut Trunoyudo, kebijakan ini merupakan bentuk pelayanan publik yang diamanatkan undang-undang kepada Polri. 

  • MK dan PTUN Tolak Gugatan Terkait Sektor Kesehatan
    Polkum | 13 hari lalu
    MK dan PTUN Tolak Gugatan Terkait Sektor Kesehatan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan yang diajukan oleh lebih dari 18 orang yang berprofesi di antaranya sebagai dokter, pemerhati/ahli hukum kesehatan, aktivis organisasi profesi terkait beberapa pasal di UU Kesehatan No 17/2023 tidak dapat diterima.

  • Revisi UU TNI dan Hantu Otoritarianisme
    Opini | 13 hari lalu
    Revisi UU TNI dan Hantu Otoritarianisme

    DIALEKSIS.COM | Opini - Kesalahan terbesar bangsa ini adalah membisu ketika menyaksikan konstitusi dikebiri secara sistematis. Pengesahan revisi UU TNI No. 34/2004 menjadi cermin bagaimana rezim secara terang-terangan mempertontonkan pelanggaran konstitusi tanpa rasa malu di hadapan rakyat.

  • Polres Aceh Barat Amankan Aksi Unjuk Rasa SMUR Tolak RUU TNI
    Hankam | 16 hari lalu
    Polres Aceh Barat Amankan Aksi Unjuk Rasa SMUR Tolak RUU TNI

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pada Rabu (19/3/2025), personel Polres Aceh Barat mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) di halaman kantor DPRK Aceh Barat. Aksi ini sekaligus memperingati 27 tahun berdirinya SMUR, dengan tuntutan utama penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI.

  • Menteri HAM Usulkan Pembentukan UU Kebebasan Beragama, MPU Aceh: Tidak Perlu
    Aceh | 23 hari lalu
    Menteri HAM Usulkan Pembentukan UU Kebebasan Beragama, MPU Aceh: Tidak Perlu

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Undang-Undang atau UU Kebebasan Beragama. Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Faisal Ali alias Lem Faisal, menilai usulan Undang-Undang Kebebasan Beragama tidak diperlukan. 

  • Terima Audiensi AKSI, Menkum Komit Perbaiki Ekosistem Musik Indonesia
    Polkum | 1 bulan lalu
    Terima Audiensi AKSI, Menkum Komit Perbaiki Ekosistem Musik Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mewakili Pemerintah Indonesia, berkomitmen memperbaiki ekosistem musik di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, usai menerima kunjungan perwakilan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI). 

  • Kondisi Aceh Pasca Konflik: Tantangan Pemulihan yang Belum Usai
    Aceh | 1 bulan lalu
    Kondisi Aceh Pasca Konflik: Tantangan Pemulihan yang Belum Usai

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil Arista, menyoroti kondisi Aceh pascakonflik dan bencana yang masih meninggalkan dampak mendalam bagi masyarakat. Menurutnya, dua faktor utama yang membentuk kondisi Aceh saat ini adalah konflik berkepanjangan dan bencana besar, yang keduanya telah mengganggu berbagai sendi kehidupan masyarakat.


  • Protes Perubahan UU Hak Cipta AI di Inggris, 1.000 Musisi Rilis Album Bisu
    Dunia | 1 bulan lalu
    Protes Perubahan UU Hak Cipta AI di Inggris, 1.000 Musisi Rilis Album Bisu

    DIALEKSIS.COM | Dunia - Lebih dari 1.000 musisi, termasuk Kate Bush, Cat Stevens, dan Annie Lennox, telah merilis album bisu sebagai protes terhadap usulan perubahan undang-undang hak cipta Inggris seputar kecerdasan buatan (AI), yang mereka peringatkan dapat menyebabkan pencurian musik yang dilegalkan.

  • Dorong Ekosistem Musik Lebih Adil, Sejumlah Musisi Berikan Masukan Revisi UU Hak Cipta
    Polkum | 1 bulan lalu
    Dorong Ekosistem Musik Lebih Adil, Sejumlah Musisi Berikan Masukan Revisi UU Hak Cipta

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang sedang menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak para pelaku industri musik di Indonesia. Munculnya berbagai persoalan terkait royalti, hak pencipta lagu, dan hak musisi mendorong kebutuhan untuk merevisi UU tersebut. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem musik yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

  • Ratusan Warga Hadiri Kenduri Raya Gle Lampuuk
    Senibudaya | 1 bulan lalu
    Ratusan Warga Hadiri Kenduri Raya Gle Lampuuk

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Masyarakat Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, menggelar acara Kenduri Raya Gle, yang dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah Aceh, serta anggota DPRK Aceh Besar, di Lampuuk, Rabu (19/2/2025).

  • Tgk Akmal Abzal: Masih Bernilainya UUPA
    Polkum | 1 bulan lalu
    Tgk Akmal Abzal: Masih Bernilainya UUPA

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Rencana pelantikan Gubernur Aceh terpilih Mualem-Dek Fad yang dijadwalkan dilaksanakan pada Rabu, 12 Februari lusa, disambut gembira oleh berbagai pihak. Menurut Tgk Akmal Abzal, pemerhati politik Aceh, langkah ini merupakan wujud penerapan prinsip rule of law yang patut diapresiasi, mengingat tata cara pelantikan kepala daerah di Aceh memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »