Selasa, 20 Mei 2025
Beranda / /

  • Rencana Revisi UU Pemilu, Bawaslu Usul Mekanisme Penegakan Hukum Pemilu
    Polkum | 4 hari lalu
    Rencana Revisi UU Pemilu, Bawaslu Usul Mekanisme Penegakan Hukum Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu memiliki usul terkait desain mekanisme penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Salah satunya, fungsi quasi peradilan di Bawaslu dalam perkara pemilu atau pemilihan (tidak membedakan rezim), sehingga memperkuat putusan Bawaslu yang memiliki binding power secara langsung.

  • Pemerintah Aceh dan DPRA Diminta Publikasi Draft Final Revisi UUPA
    Aceh | 5 hari lalu
    Pemerintah Aceh dan DPRA Diminta Publikasi Draft Final Revisi UUPA

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Institute for Muslim Politics & Aceh Studies (IMPACT) mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera membuka akses publik terhadap draft final Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

  • Tahap Akhir Revisi UUPA: Daftar Pasal yang Dirombak dan Tindakannya
    Parlemenkita | 6 hari lalu
    Tahap Akhir Revisi UUPA: Daftar Pasal yang Dirombak dan Tindakannya

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Draft revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kini telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu pengesahan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Proses panjang pembahasan bersama Pemerintah Aceh dan tim tenaga ahli telah rampung, setelah mendapat persetujuan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar.

  • UU BUMN 2025: BOM WAKTU KORUPSI ATAU DILEMA KPK?
    Dialetika | 12 hari lalu
    UU BUMN 2025: BOM WAKTU KORUPSI ATAU DILEMA KPK?

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Dunia politik dan hukum Indonesia kembali diguncang kontroversi pascapengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Dua pasal krusial dalam regulasi ini Pasal 3X Ayat (1) dan Pasal 9G menghapus status direksi, komisaris, dan pegawai BUMN sebagai “penyelenggara negara”. Perubahan ini memicu perdebatan sengit antara pemerintah, partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pegiat antikorupsi.


  • Indonesia dan Australia Perkuat Diplomasi Maritim untuk Atasi IUU Fishing di Perbatasan
    Dunia | 15 hari lalu
    Indonesia dan Australia Perkuat Diplomasi Maritim untuk Atasi IUU Fishing di Perbatasan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk terus memperkuat kerja sama pengawasan perikanan lintas batas dalam rangka mengatasi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Kesepakatan ini ditegaskan dalam kunjungan delegasi Australian Fisheries Management Authority (AFMA) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin (5/5/2025).

  • Seniman Aceh dalam UUPA
    Kolom | 20 hari lalu
    Seniman Aceh dalam UUPA

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam UUPA 11/2006 pada Bab XXXI, Pasal 221 tertulis “Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melindungi, membina dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam”, ayat (1). 

  • Revisi UU UMKM, Menteri Maman: Pengemudi Ojek Online Bisa Dapat Subsidi dan KUR
    Pemerintahan | 25 hari lalu
    Revisi UU UMKM, Menteri Maman: Pengemudi Ojek Online Bisa Dapat Subsidi dan KUR

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah rencana pengakuan pengemudi ojek online sebagai bagian dari pengusaha usaha mikro. RUU tersebut dijadwalkan diajukan pada tahun 2026.

  • Begini Sikap dan Pemikiran Nasir Djamil terhadap Revisi KUHAP
    Polkum | 27 hari lalu
    Begini Sikap dan Pemikiran Nasir Djamil terhadap Revisi KUHAP

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). 

  • Aliansi GERAM Kembali Geruduk Gedung DPRA, Ini Tuntutannya
    Aceh | 29 hari lalu
    Aliansi GERAM Kembali Geruduk Gedung DPRA, Ini Tuntutannya

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Puluhan mahasiswa dan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi di halaman Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (21/4/2025). 

  • RUU Perampasan Aset Mandek, Menkum: Ini Soal Politik, Harus Komunikasi dengan Parpol
    Polkum | 1 bulan lalu
    RUU Perampasan Aset Mandek, Menkum: Ini Soal Politik, Harus Komunikasi dengan Parpol

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak bisa berjalan tanpa dukungan penuh dari partai politik. Ia menilai perlu ada komunikasi politik yang serius agar beleid tersebut bisa dilanjutkan pembahasannya di parlemen.

  • Selama Libur Idulfitri, DLH Aceh Besar Layani Pembersihan Tempat Wisata Pantai Lampuuk
    Aceh | 1 bulan lalu
    Selama Libur Idulfitri, DLH Aceh Besar Layani Pembersihan Tempat Wisata Pantai Lampuuk

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Dalam masa liburan panjang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Besar melayani pembersihan tempat wisata Pantai Lampuuk Kecamatan Lhoknga. Menurut Kepala DLH Aceh Besar, Muwardi, SH, hal itu dilaksanakan sebagai langkah mewujudkan lokasi wisata yang bersih serta memberikan kenyamanan pengunjung baik dari dalam daerah maupun wisata luar daerah.

  • Pengalaman Sengketa Pilkada Aceh di MK, Teuku Kemal: Denyut Nadi Demokrasi Masih Sehat
    Polkum | 1 bulan lalu
    Pengalaman Sengketa Pilkada Aceh di MK, Teuku Kemal: Denyut Nadi Demokrasi Masih Sehat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dari 80 pasangan calon kepala daerah di Aceh, ada 6 pasangan calon yang mengajukan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). 6 pasangan calon yang mengajukan sengketa di MK berasal dari Aceh Timur, Langsa, Lhokseumawe, Bireuen dan Sabang. Dan, MK hanya mengabulkan satu sengketa Pilkada untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) yaitu Sabang. 

  • Polri Tegaskan SKCK sebagai Mandat UU yang Tak Dapat Dihapus
    Hankam | 1 bulan lalu
    Polri Tegaskan SKCK sebagai Mandat UU yang Tak Dapat Dihapus

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Biro Penerangan Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mencabut kebijakan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Menurut Trunoyudo, kebijakan ini merupakan bentuk pelayanan publik yang diamanatkan undang-undang kepada Polri. 

  • MK dan PTUN Tolak Gugatan Terkait Sektor Kesehatan
    Polkum | 1 bulan lalu
    MK dan PTUN Tolak Gugatan Terkait Sektor Kesehatan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan yang diajukan oleh lebih dari 18 orang yang berprofesi di antaranya sebagai dokter, pemerhati/ahli hukum kesehatan, aktivis organisasi profesi terkait beberapa pasal di UU Kesehatan No 17/2023 tidak dapat diterima.

  • Revisi UU TNI dan Hantu Otoritarianisme
    Opini | 1 bulan lalu
    Revisi UU TNI dan Hantu Otoritarianisme

    DIALEKSIS.COM | Opini - Kesalahan terbesar bangsa ini adalah membisu ketika menyaksikan konstitusi dikebiri secara sistematis. Pengesahan revisi UU TNI No. 34/2004 menjadi cermin bagaimana rezim secara terang-terangan mempertontonkan pelanggaran konstitusi tanpa rasa malu di hadapan rakyat.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

diskes
hardiknas