DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan antara jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. KPU menegaskan akan memberikan masukan dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem melakukan pertemuan dengan anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, guna memperkuat komunikasi pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong berbagai agenda strategis Aceh ke tingkat nasional.
DIALEKSIS.COM | Iran - Dua ayatollah agung Iran telah mengeluarkan fatwa terpisah, yang menyatakan bahwa setiap penghinaan, ancaman, atau agresi terhadap Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang datang dari "pemerintah atau individu" akan dilihat sebagai "penghinaan dan agresi terhadap hakikat Islam."
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Revisi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tengah memasuki fase krusial. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 21 Mei 2025 menyepakati perubahan delapan pasal dan penambahan satu pasal dalam UUPA, draf revisi tersebut telah diserahkan kepada DPR RI di Jakarta.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pascasarjana UIN Ar-Raniry menggelar Seminar Nasional bertema “Pembaruan Hukum Acara Pidana dalam Kerangka Integrated Criminal Justice System (ICJS) dan Implikasinya terhadap Penegak Hukum Syariah”, Rabu, 25 Juni 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu fokus utama revisi tersebut adalah terkait keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan pertemuan dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk menyampaikan draf dan aspirasi terkait revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) terus mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai landasan hukum baru yang lebih relevan bagi gerakan koperasi di Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelesaikan penyidikan terhadap enam kasus kapal ikan asing ilegal yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Ketua Pimpinan Daerah Generasi Muda Al Jam'iyatul Washliyah (PD GP Al-Washliyah) Kabupaten Aceh Barat, Muhammad Fawazul Alwi, menyampaikan pernyataan tegas tentang pentingnya menjaga kedaulatan, keadilan, dan semangat perdamaian di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Muda Seudang Kota Banda Aceh menyatakan sikap penolakannya terhadap pembentukan penambahan 4 Batalyon di Aceh, Selasa (17/6/2025). Ketua Bidang Advokasi Politik dan Hukum, Rony Syahputra mengatakan rakyat Aceh tidak butuh penambahan Batalyon dengan motif membuka lapangan pekerjaan.
DIALEKSIS.COM | Redelong - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Bener Meriah menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan empat batalyon militer di Aceh serta pengalihan empat pulau Aceh ke wilayah administrasi Sumatera Utara.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Gampong Meunasah Balee, Kemukiman Lampuuk, Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar kembali mengikuti Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) Tahun 2025, setelah tahun sebelumnya berhasil meraih peringkat ke-7 pada ajang LDWN tahun 2024 lalu.
DIALEKSIS.COM | Opini - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada 21 Mei 2025 lalu telah menyepakati melakukan perubahan (revisi) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sebagaimana, disampaikan oleh Ketua Tim Revisi UUPA DPRA, Tgk Anwar Ibrahim, bersama Tim bersepakat mengubah sebanyak 8 (delapan) pasal dan menambah 1 (satu) pasal. Selanjutnya, draf tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (Serambi, 22/5/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Tentara Nasional Indonesia (TNI). Putusan ini dibacakan langsung oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo melalui kanal YouTube MKRI, Kamis (5/6/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dalam rangka mempercepat penyelesaian persoalan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haytar, beserta Tim Pembinaan dan Pelaksanaan MoU Helsinki, melakukan serangkaian kunjungan strategis ke Jakarta dan Bandung pada awal Juni 2025. Kegiatan ini berfokus pada pembahasan solusi hukum, termasuk potensi penggunaan metode omnibus law.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah, melakukan audiensi strategis dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Dr. Hasan Hasbi, di Lt. 14 Kantor Komunikasi Kepresidenan, Gedung Pramuka, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025). Pertemuan ini menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah berusia hampir dua dekade, serta menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kekhususan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menyikapi Upaya revisi Undang-undang No.11/2006 tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebagai Langkah penting dan strategis karena memiliki relevansi yang kuat atas perkembangan situasi objektif politik Aceh dan nasional saat ini.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, melakukan kunjungan resmi ke Sekretaris Jenderal DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).