DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kasatgas PRR Tito Karnavian menegaskan tambahan TKD harus digunakan tepat sasaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Pengawasan realisasi anggaran diperkuat melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan Renduk PRRP 2026-2028.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026. Ia mengingatkan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan justru tersisa hingga harus dikembalikan ke pemerintah pusat.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pembangunan Talud Kuala Meuraksa di Lhokseumawe telah mencapai 71,8 persen dengan anggaran Rp1,28 miliar dari tambahan TKD. Warga berharap normalisasi sungai dan penguatan tebing dilanjutkan untuk mengatasi sedimentasi dan abrasi pascabanjir.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 sebesar Rp125 miliar untuk Kota Lhokseumawe telah masuk ke kas daerah dengan realisasi 41,66 persen. Anggaran tersebut diharapkan mempercepat pemulihan infrastruktur pascabanjir, termasuk normalisasi sungai dan muara Kuala Meuraksa, serta memulihkan mata pencaharian nelayan dan petani tambak.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mempercepat penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 untuk pemulihan pascabencana, bersamaan dengan penanganan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah. Hingga 30 Oktober 2026, realisasi anggaran pada tingkat provinsi disebut mencapai 44,80 persen.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Realisasi penggunaan anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh tahun anggaran 2026 mencapai Rp664,2 miliar atau 40,20 persen per 26 Oktober 2026. Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan belanja agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, terutama untuk mendukung pemulihan pascabencana.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Tambahan TKD Rp1,65 triliun untuk Aceh mendukung penguatan fiskal daerah. Di Lhokseumawe, Jalan Perwira senilai Rp715,23 juta rampung dan memperbaiki akses warga serta tempat usaha.
DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam memulihkan wilayah terdampak bencana di Sumatera, kini membuahkan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui penyaluran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp10,6 triliun untuk pemulihan pascabencana, melaju pesat secara transparan dan terukur.
DIALEKSIS.COM | Opini - Pagi di salah satu sudut Aceh, seorang ibu mungkin sedang menatap bekas rumahnya yang belum juga dibangun kembali. Anaknya menanyakan kapan mereka bisa kembali ke sekolah. Di kantor pemerintahan, para pejabat sibuk membuka berkas, menghitung persentase, dan mengikuti rapat koordinasi. Dua dunia ini terpisah oleh meja kerja dan kertas laporan.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Realisasi belanja anggaran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp621,96 miliar atau 37,65 persen dari total pagu Rp1,652 triliun. Data per Jumat, 16 Oktober 2026, pukul 21.00 WIB itu dapat dipantau masyarakat melalui portal Pusat Pengendalian Pembangunan Kegiatan (P2K) Pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Kutacane - Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menargetkan realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai 100 persen sebelum 15 Desember 2026. Percepatan penyerapan anggaran tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah daerah, terutama untuk mendukung pembangunan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
DIALEKSIS.COM | Singkil - Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mempercepat realisasi transfer ke daerah (TKD) untuk mendukung pembangunan dan pemulihan daerah pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada November 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mempersoalkan data serapan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kaposwil Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA. Menurut Nurlis, data tersebut tidak lagi menggambarkan perkembangan realisasi anggaran pada Oktober 2026.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Realisasi anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan bencana Aceh tahun 2026 mencapai Rp582,80 miliar hingga Rabu, 7 Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 35,28 persen dari total pagu sebesar Rp1,652 triliun.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Ahli Komunikasi sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi Sambo saat diminta tanggapan Dialeksis, menilai pernyataan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, yang mengkritik kinerja Safrizal ZA tidak dapat dilepaskan dari proses komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan Pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Bencana tidak selesai ketika air surut. Ia masih tinggal di dinding rumah yang retak. Di tanggul yang belum tegak. Di jembatan yang belum tersambung. Di sawah yang belum dapat ditanami.
DIALEKSIS.COM | Takengon - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah mempercepat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeu) untuk mendukung penyelesaian berbagai program pembangunan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Realisasi penyerapan Anggaran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2026 untuk penanganan bencana hidrometeorologi menembus angka 30,16 persen (Rp 498,25 miliar) dari total pagu Rp 1,652 triliun per Jumat malam (25/9/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketika ancaman bencana hidrometeorologi terus membayangi Aceh, anggaran tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas. Anggaran harus bergerak, program harus berjalan, dan manfaatnya harus segera dirasakan masyarakat.
Hingga Jumat, 18 September 2026, realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh mencapai Rp457,08 miliar atau 27,67 persen dari total alokasi Rp1,652 triliun untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Putra daerah asal dataran tinggi Gayo, Bener Meriah, Aceh, Irwandi mengkritik kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.