DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) meminta masyarakat berhati-hati terhadap beredarnya informasi palsu atau hoaks terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengatasnamakan Kemenag.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Polres Aceh Besar resmi menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar (AN), sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen pada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024. Selain Anita, dua orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SW, tenaga honorer di Puskesmas Kuta Baro, dan AF, Kepala Puskesmas Kuta Baro.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Utara mengambil langkah tegas untuk mencegah potensi munculnya honorer siluman dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang kedua yang berlangsung pada 17-31 November 2024.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Musriadi meminta Pemerintah Kota Banda Aceh agar menyesuaikan formasi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Tahun 2024.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Jokowi menyebutkan, CASN 2024 akan memberi kesempatan kepada lulusan baru universitas atau fresh graduate. Menurutnya, pemerintahan membutuhkan talenta muda untuk menghadapi disrupsi teknologi.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Menjawab isu terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Gayo Lues, DPRK Gayo Lues fasilitasi dengar pendapat mengenai hasil Seleksi Kompetensi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) PPPK antara peserta yang tidak lulus bersama dengan Pemerintah Daerah dan Anggota DPRK.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Kantor Regional (Kakanreg) XIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banda Aceh, Ojak Murdani mengatakan, jika mengacu kepada regulasi yang ada, seharusnya tahun 2023 sudah tidak ada lagi Non ASN yang bertugas di lingkungan pemerintahan.
