DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memastikan masyarakat yang menghadapi persoalan hukum tidak harus menyelesaikannya sendiri. Pemerintah menyiapkan sejumlah jalur bantuan dan kebijakan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah terus memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang kini telah tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. 

DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Pemerintah memperluas akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan melalui pembentukan 438 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah ini dipandang sebagai upaya menghadirkan negara lebih dekat dengan warga, terutama kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan hukum.

DIALEKSIS.COM | Denpasar - Sebanyak 717 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kini telah terbentuk di seluruh wilayah Provinsi Bali. Jumlah tersebut membuat Bali menjadi provinsi yang 100 persen desa dan kelurahannya memiliki Posbankum, sebagai garda terdepan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 267 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah tersedia di seluruh kelurahan Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta. Langkah ini disebut sebagai upaya pemerataan akses hukum bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

DIALEKSIS.COM | Bandung - Masyarakat di Provinsi Jawa Barat kini tak perlu jauh-jauh mencari bantuan hukum. Sebab, seluruh desa dan kelurahan di wilayah itu telah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dengan total sebanyak 5.957 Posbankum, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah Posbankum terbanyak di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) meluncurkan sebanyak 5.008 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di desa dan kelurahan seluruh Indonesia. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh (Kemenkum Aceh) terus memperkuat peran paralegal di tingkat desa melalui program Aktualisasi Serentak Paralegal Khusus Kelompok Kadarkum. Para penyuluh hukum dari berbagai wilayah, termasuk Kantor Wilayah Aceh, mendapatkan pembinaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).