DIALEKSIS.COM | Aceh - Demisioner Ketua DPD REI Aceh, M Noval dinilai tidak transparan dan terkesan politis praktis dalam proses Musda VIII Real Estate Indonesia (REI) Aceh yang sedang berlangsung. Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI diminta mengambil sikap dan mengambil alih proses tersebut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh menyoroti kebijakan pemerintah dan parlemen terkait dihapusnya anggaran wajib minimal (mandatory spending) di bidang kesehatan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dalam rangka melakukan pencegahan Politisasi SARA di Pemilu 2024, Bawaslu menggelar diskusi lintas iman bersama para tokoh agama di Jakarta, Sabtu, (25/3/2023). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menganggap perlu persamaan makna politisasi SARA dan politik identitas sebagai mitigasi bagi Bawaslu lakukan pencegahan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ratusan massa yang tergabung dalam Barisan Insan Pendidikan Aceh (BIPA) menggelar longmarch dan aksi damai di kantor Gubernur Aceh, Selasa (13/12/2022).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Dr Syukriy Abdullah mengaku sependapat bahwa ekonomi Aceh bergerak ketika anggaran pemerintah sudah cair. Pemerintah Daerah (Pemda) menetapkan Qanun tentang APBA dan APBK. Kontraktor sudah mulai kerja dan ada gaji pegawainya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh menjadi gampong yang ditunjuk untuk menjadi Gampong Anti Politik Uang dan Politisasi SARA yang pertama di Kota Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Beijing - Presiden China Xi Jinping membela catatan hak asasi manusia (HAM) negaranya dengan mengatakan kepada seorang pejabat PBB yang berkunjung bahwa "tidak perlu penceramah untuk memerintah negara lain", Rabu (25/5/2022).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan masih berpegang pada dua opsi skenario tentang tanggal Pemilu 2024. Pernyataan itu merespons isu soal politisasi tanggal Pemilu 2024, yaitu 21 Februari, menjadi "pemilu 212".
Diingatkan, jangan sampai pengajian dipolitisasi. Justru pengajian perlu diisi oleh politik keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan