Beranda / /

  • AMSI: Kurang Sak Nil, Perpres Publisher Rights Akan Diteken Presiden
    Berita | 11 bulan lalu
    AMSI: Kurang Sak Nil, Perpres Publisher Rights Akan Diteken Presiden

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masyarakat Pers di Indonesia sangat menanti peraturan presiden tentang publisher rights yang hampir empat tahun dibahas, namun belum kunjung ada tanda akan diteken presiden Joko Widodo. Sebaiknya perpres itu segera diteken karena semakin ditunda, akan semakin membuat nasib perusahan pers kita semakin berat.

  • AMSI Dorong Industri Media untuk Berkualitas dan Bertumbuh Bersama
    Berita | 1 tahun lalu
    AMSI Dorong Industri Media untuk Berkualitas dan Bertumbuh Bersama

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengajak seluruh industri media yang tergabung di bawah naungannya untuk meningkatkan kualitas. 

    Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut mengatakan, tujuan untuk menjadikan AMSI sebagai sebuah organisasi perusahaan yang memiliki arah yang jelas, peran yang signifikan, dan kemampuan yang kuat untuk mengembangkan anggotanya.

  • AMSI, AJI, IJTI dan IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights
    Nasional | 1 tahun lalu
    AMSI, AJI, IJTI dan IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta Presiden Joko Widodo mengkaji kembali naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas.

  • Perpres Publishers Rights: AMSI, AJI, IJTI dan IDA Minta Presiden Cari Win-win Solution
    Nasional | 1 tahun lalu
    Perpres Publishers Rights: AMSI, AJI, IJTI dan IDA Minta Presiden Cari Win-win Solution

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkaji kembali naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas, dalam keterangan tertulis, Jumat (28/7/2023).