Rabu, 15 Oktober 2025
Beranda / /

  • TPP ASN Harus Adil, Permendagri 14/2025 Jadi Rujukan Baru
    Pemerintahan | 6 hari lalu
    TPP ASN Harus Adil, Permendagri 14/2025 Jadi Rujukan Baru

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber di lingkungan Pemerintah Aceh, hingga saat ini Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sementara ASN berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menerimanya dengan nominal bervariasi, bahkan mencapai angka yang sangat tinggi di sejumlah jabatan.

  • Dr. Nasrul Zaman: Presiden Harus Bertindak, Permendagri Soal 4 Pulau Luka Bagi Perdamaian Aceh
    Aceh | 4 bulan lalu
    Dr. Nasrul Zaman: Presiden Harus Bertindak, Permendagri Soal 4 Pulau Luka Bagi Perdamaian Aceh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat kebijakan publik sekaligus Dosen Universitas Syiah Kuala, Dr. Nasrul Zaman, menyoroti tajam kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan kepemilikan empat pulau di wilayah perbatasan sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, keputusan ini tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat Aceh, tetapi juga mengancam stabilitas perdamaian yang telah terjalin selama dua dekade terakhir.

  • PBSA Minta Cabut Permendagri 4 Pulau Aceh
    Aceh | 4 bulan lalu
    PBSA Minta Cabut Permendagri 4 Pulau Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan empat pulau di Perairan Barat Daya Aceh menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menuai kecaman dari berbagai kalangan. Persatuan Barat Selatan Aceh (PBSA) menyatakan bahwa Peraturan Mendagri tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Aceh (UPPA).

  • Dibentuk 2021 Lalu, Kenali Tugas dan Peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Aceh
    Aceh | 2 tahun lalu
    Dibentuk 2021 Lalu, Kenali Tugas dan Peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga, dan/antara daerah dan lembaga pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan. 

  • Kemendagri Sosialisasikan Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 Terkait Arsip
    Nasional | 2 tahun lalu
    Kemendagri Sosialisasikan Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 Terkait Arsip

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sosialisasi tersebut digelar secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri Jakarta, Kamis (3/11/2022).