DIALEKSIS.COM | Celoteh Warga - Takdir adalah sebuah irama yang tak pernah bisa ditebak. Ia datang tanpa aba-aba, mengalun tenang atau bergemuruh sesuka waktu. Begitulah kiranya jalan hidup Illiza Sa’aduddin Djamal. Sosok perempuan Aceh yang jejak langkahnya tertoreh dalam sejarah politik dan pengabdian publik. Sejak muda, ia sudah menapaki jalan yang tak mudah dari anggota DPRK, menjadi Walikota Banda Aceh, hingga sempat duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar jabatan yakni panggilan jiwa berbuat untuk orang banyak.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Diskursus mengenai kepemimpinan perempuan dalam politik dan masyarakat di Aceh kian mengemuka, terutama saat banyak tokoh dan aktivis mendorong keterlibatan perempuan dalam posisi strategis. 

Menurut Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, kepemimpinan perempuan memiliki banyak ragam bentuk dan model yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Ratna Dewi Pettalolo, mengajak kaum perempuan untuk aktif mencegah dan menangkal praktik politik uang pada Pilkada serentak 2024.

Hal ini disampaikannya dalam keterangan resmi saat menghadiri sosialisasi bertema "Peran Perempuan dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024" yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (5/10/2024).

DIALEKSIS.COM | Opini - Peran perempuan dalam politik merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesetaraan gender dan membangun masyarakat yang inklusif. 

Politik yang ramah perempuan mengacu pada upaya untuk menciptakan lingkungan politik yang memungkinkan partisipasi aktif dan setara bagi perempuan dalam segala aspek kehidupan politik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Katahati Institute, Raihal Fajri, M.Pd mengatakan, penyebab keterwakilan perempuan di parlemen tak kunjung mencapai kouta 30 persen karena partai politik tidak melakukan kaderisasi, hanya “comot” orang yang sudah jadi saat jelang Pemilu.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Dalam catatan sejarah demorkasi Indonesia, munculnya wacana mendorong Kebijakan afirmasi dalam rangka mendorong keterwakilan perempuan dalam politik pertama kali dicetuskan jelang pemilu tahun 2004. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya ketentuan mengenai pencalonan perempuan sebanyak 30% dari daftar calon anggota legislatif (caleg) tiap partai dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (UU No.12/2003).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pegiat Pemilu, Wahidah Suaib, yang tergabung dalam Maju Perempuan Indonesia (MPI) menjelaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam Pemilu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita menjelaskan terkait mendorong keterwakilan perempuan dalam penyelenggara Pemilu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Fakta menunjukan hasil Pemilu 2019 di Provinsi Aceh, khususnya pada level DPRA Sebanyak 81 anggota Dewan hanya 8 orang menduduki kursi di legislatif. Jumlah itu berkurang dari hasil Pemilu 2014-2019 sebanyak 12 politisi perempuan duduk di DPRA. 

Bukti sejarah menyebutkan, ketika perempuan milenium Indonesia masih berjuang menegakkan kesamaan haknya – yang terinspirasi oleh "gerutuan" R.A. Kartini, tujuh abad lalu para perempuan Aceh telah menikmati hak-haknya sebagai manusia yang setara tanpa perdebatan.

Minimnya kaum perempuan terlibat dalam panggung politik Aceh disebabkan sejumlah kendala internal dan kultur

saat ini lumayan banyak perempuan hebat, namun tidak berbanding lurus dengan keterlibatan mereka dalam politik, baik di partai politik maupun parlemen.

Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan di partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi topik perbincangan yang menarik jelang pemilu