Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • USK Klarifikasi Persoalan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa
    Aceh | 1 tahun lalu
    USK Klarifikasi Persoalan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Universitas Syiah Kuala memberikan klarifikasi terkait persoalan peraturan barang/jasa di lingkungan kampus ini. Hal ini terkait pemberitaan di media yang keliru terhadap persoalan tersebut.

  • TTI: Proses Tender Harus Terbuka, Masyarakat Berhak Tahu
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    TTI: Proses Tender Harus Terbuka, Masyarakat Berhak Tahu

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Padahal, menurut Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, transparansi adalah pilar utama dalam mewujudkan integritas dan efisiensi dalam setiap proses tender, baik di sektor pemerintah maupun swasta.

  • Perpres 46/2025: Pemerintah Perkuat Industri Nasional Lewat Pengadaan Barang dan Jasa
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Perpres 46/2025: Pemerintah Perkuat Industri Nasional Lewat Pengadaan Barang dan Jasa

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Di tengah tekanan ekonomi global yang memukul berbagai sektor, termasuk industri manufaktur Indonesia, pemerintah menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memperkuat industri dalam negeri. Salah satu langkah strategisnya adalah melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), yang memuat kebijakan afirmatif pro-industri lokal.

  • FGD Pengadaan Barang dan Jasa, Menag: Jangan Coba Ambil yang Tidak Halal!
    Nasional | 1 tahun lalu
    FGD Pengadaan Barang dan Jasa, Menag: Jangan Coba Ambil yang Tidak Halal!

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pesan tegas kepada jajaran Kementerian Agama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

  • Pemkab Aceh Besar Komit Laksanakan Inpres 2/2023
    Aceh | 2 tahun lalu
    Pemkab Aceh Besar Komit Laksanakan Inpres 2/2023

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen penuh untuk melaksanakan Inpres No 2 Tahun 2023 dalam acara Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Aula Dekranasda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (22/12/2023).


  • Kasibun Daulay dan Rekan Gelar Diskusi Bahas Problematika PBJ di Aceh
    Aceh | 2 tahun lalu
    Kasibun Daulay dan Rekan Gelar Diskusi Bahas Problematika PBJ di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Hukum Kasibun Daulay dan Rekan mengadakan diskusi bersama Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Jimmi Zikria di Banda Aceh, Sabtu (9/12/2023). Diskusi ini membahas problematika pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Aceh.

  • Pj Bupati Bireuen Angkat Afrizal Sebagai Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
    Aceh | 3 tahun lalu
    Pj Bupati Bireuen Angkat Afrizal Sebagai Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

    DIALEKSIS.COM | Bireuen - Pejabat (Pj) Bupati Bireuen, Aulia Sofyan, Ph.D kembali melakukan rotasi pejabat Administrator, Pengawas dan Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

    Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat tersebut berlangsung di Aula Pendopo Bupati Bireuen, Jum’at,(29/9/2023) dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Para Asisten.

  • Pj Wali Kota Banda Aceh Berkomitmen Terapkan Good and Clean Governance
    Aceh | 4 tahun lalu
    Pj Wali Kota Banda Aceh Berkomitmen Terapkan Good and Clean Governance

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq menyatakan komitmennya untuk menjalankan good and clean governance (pemerintahan yang baik dan bersih). Hal itu ia lakukan demi mewujudkan pemerintah kota yang bebas dari korupsi.

  • Menkeu Surati Seluruh Kepala Daerah, Stop Pengadaan Barang/Jasa dari Dana DAK
    Nasional | 6 tahun lalu
    Menkeu Surati Seluruh Kepala Daerah, Stop Pengadaan Barang/Jasa dari Dana DAK

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyurati seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota agar hentikan semua proyek pengadaan barang/jasa, termasuk pembangunan fisik, dari Dana Alokasi Khusus (DAK).