-
Berita | 11 bulan laluDitjen Pemdes Kemendagri: Pengembangan LMS Harus Sesuai Kebutuhan Pengguna Desa
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ahmad La Ode Pidana Bolombo, mengatakan, perlu pengembangan learning management system (LMS) yang didasarkan pada kebutuhan pengguna desa (user needs).
-
Berita | 11 bulan laluDitjen Bina Pemdes Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa Cegah Potensi Penyalahgunaan
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, ada 601 kasus terkait Dana Desa, dengan 686 tersangka selama periode 2012-2022. Kondisi itu jadi alasan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa.
Pelaksana Harian (Plh) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo, menyatakan, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi langkah krusial demi mencegah potensi penyalahgunaan dan korupsi Dana Desa di masa mendatang.
-
Berita | 1 tahun laluPlh Dirjen Bina Pemdes: Teknologi Kian Maju, Desa Diminta Berinovasi
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaksana Harian (PLH) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo, meminta pemerintah desa memunculkan inovasi memajukan desa. Saat ini banyak informasi dan teknologi baru yang bisa dikembangkan di desa.
-
Nasional | 1 tahun laluDitjen Bina Pemdes Kemendagri Percepat Revisi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro menegaskan, pihaknya berkomitmen dan mendukung program Proyek Strategis Nasional (PSN). Upaya itu dilakukan dengan mempercepat revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016.
"Pada prinsipnya Ditjen Bina Pemdes mendukung percepatan PSN dengan melakukan revisi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 untuk mempermudah proses tanah kas desa (TKD) yang terkena PSN untuk diberikan ganti rugi berupa uang dan wilayah yang diperluas dengan tanah pengganti bisa ambil dari satu wilayah kabupaten," ujar Eko saat mengikuti secara virtual Rapat Evaluasi PSN, Senin (3/4/2023).
-
Aceh | 2 tahun laluLomba Tingkat Regional Tahun 2022, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Seleksi 20 Desa dan 19 Kelurahan Terbaik
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyeleksi 20 desa dan 19 kelurahan terbaik tingkat regional. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2022.
-
Nasional | 2 tahun laluDirjen Bina Pemdes Lakukan Sosialisasi dan Tinjau Pertashop di Padang Pariaman
DIALEKSIS.COM | Padang Pariaman - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo melakukan sosialisasi sekaligus meninjau Pertashop di Nagari (Desa) Koto Tinggi, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (10/6/2022).
-
Nasional | 2 tahun laluPrestasi Banyuwangi Turunkan Angka Kemiskinan, Diapresiasi Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
DIALEKSIS.COM | Nasional - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi atas upayanya menekan angka kemiskinan ekstrem. Hal ini disampaikan Yusharto saat melakukan kunjungan kerja pada rapat koordinasi teknis strategi penurunan kemiskinan ekstrem Kabupaten Banyuwangi, Jumat (11/3/2022).
-
Nasional | 2 tahun laluDirjen Pemdes Kemendagri Minta Kepala Desa Kembangkan Teknologi Digital
DIALEKSIS.COM | Bandung Barat - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah desa tak perlu ragu untuk mengembangkan teknologi digital. Pasalnya, terobosan ini dapat mempercepat layanan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, penerapan sistem digital juga diyakini mampu menumbuhkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa.
-
Aceh | 3 tahun laluKemendagri Ajak Pemerintah Daerah Pahami Regulasi Penataan Kewenangan Desa
DIALEKSIS.COM | Bogor - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) mengajak pemerintah daerah agar memahami regulasi yang berkaitan dengan penataan kewenangan desa. Pasalnya, saat ini masih ada sejumlah daerah yang belum berpedoman pada regulasi yang mengatur kewenangan desa.
-
Nasional | 3 tahun laluDitjen Bina Pemdes Perkuat Dinas PMD Kabupaten untuk Keberlanjutan Program Pamsimas
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta dinas yang membidangi Pemerintahan Desa di daerah untuk memprioritaskan kegiatan pelayanan dasar terkait air minum, kesehatan dan sanitasi dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
-
Nasional | 3 tahun laluDirjen Bina Pemdes Paparkan Sejumlah Isu Strategis Terkait Desa
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memaparkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pemerintahan desa.