Beranda / /

  • Ditjen Pemdes Kemendagri: Pengembangan LMS Harus Sesuai Kebutuhan Pengguna Desa
    Berita | 3 bulan lalu
    Ditjen Pemdes Kemendagri: Pengembangan LMS Harus Sesuai Kebutuhan Pengguna Desa

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ahmad La Ode Pidana Bolombo, mengatakan, perlu pengembangan learning management system (LMS) yang didasarkan pada kebutuhan pengguna desa (user needs).

  • Ditjen Bina Pemdes Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa Cegah Potensi Penyalahgunaan
    Berita | 3 bulan lalu
    Ditjen Bina Pemdes Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa Cegah Potensi Penyalahgunaan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, ada 601 kasus terkait Dana Desa, dengan 686 tersangka selama periode 2012-2022. Kondisi itu jadi alasan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa.

    Pelaksana Harian (Plh) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo, menyatakan, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi langkah krusial demi mencegah potensi penyalahgunaan dan korupsi Dana Desa di masa mendatang.



  • Plh Dirjen Bina Pemdes: Teknologi Kian Maju, Desa Diminta Berinovasi
    Berita | 4 bulan lalu
    Plh Dirjen Bina Pemdes: Teknologi Kian Maju, Desa Diminta Berinovasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaksana Harian (PLH) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo, meminta pemerintah desa memunculkan inovasi memajukan desa. Saat ini banyak informasi dan teknologi baru yang bisa dikembangkan di desa.

  • Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Percepat Revisi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016
    Nasional | 11 bulan lalu
    Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Percepat Revisi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro menegaskan, pihaknya berkomitmen dan mendukung program Proyek Strategis Nasional (PSN). Upaya itu dilakukan dengan mempercepat revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016.

    "Pada prinsipnya Ditjen Bina Pemdes mendukung percepatan PSN dengan melakukan revisi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 untuk mempermudah proses tanah kas desa (TKD) yang terkena PSN untuk diberikan ganti rugi berupa uang dan wilayah yang diperluas dengan tanah pengganti bisa ambil dari satu wilayah kabupaten," ujar Eko saat mengikuti secara virtual Rapat Evaluasi PSN, Senin (3/4/2023).

  • Dirjen Bina Pemdes Lakukan Sosialisasi dan Tinjau Pertashop di Padang Pariaman
    Nasional | 1 tahun lalu
    Dirjen Bina Pemdes Lakukan Sosialisasi dan Tinjau Pertashop di Padang Pariaman

    DIALEKSIS.COM | Padang Pariaman - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo melakukan sosialisasi sekaligus meninjau Pertashop di Nagari (Desa) Koto Tinggi, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (10/6/2022).

  • Prestasi Banyuwangi Turunkan Angka Kemiskinan, Diapresiasi Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
    Nasional | 2 tahun lalu
    Prestasi Banyuwangi Turunkan Angka Kemiskinan, Diapresiasi Dirjen Bina Pemdes Kemendagri

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi atas upayanya menekan angka kemiskinan ekstrem. Hal ini disampaikan Yusharto saat melakukan kunjungan kerja pada rapat koordinasi teknis strategi penurunan kemiskinan ekstrem Kabupaten Banyuwangi, Jumat (11/3/2022).



  • Dirjen Pemdes Kemendagri Minta Kepala Desa Kembangkan Teknologi Digital
    Nasional | 2 tahun lalu
    Dirjen Pemdes Kemendagri Minta Kepala Desa Kembangkan Teknologi Digital

    DIALEKSIS.COM | Bandung Barat - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah desa tak perlu ragu untuk mengembangkan teknologi digital. Pasalnya, terobosan ini dapat mempercepat layanan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, penerapan sistem digital juga diyakini mampu menumbuhkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa.

  • Kemendagri Ajak Pemerintah Daerah Pahami Regulasi Penataan Kewenangan Desa
    Aceh | 2 tahun lalu
    Kemendagri Ajak Pemerintah Daerah Pahami Regulasi Penataan Kewenangan Desa

    DIALEKSIS.COM | Bogor - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) mengajak pemerintah daerah agar memahami regulasi yang berkaitan dengan penataan kewenangan desa. Pasalnya, saat ini masih ada sejumlah daerah yang belum berpedoman pada regulasi yang mengatur kewenangan desa.

  • Ditjen Bina Pemdes Perkuat Dinas PMD Kabupaten untuk Keberlanjutan Program Pamsimas
    Nasional | 2 tahun lalu
    Ditjen Bina Pemdes Perkuat Dinas PMD Kabupaten untuk Keberlanjutan Program Pamsimas

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta dinas yang membidangi Pemerintahan Desa di daerah untuk memprioritaskan kegiatan pelayanan dasar terkait air minum, kesehatan dan sanitasi dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).