DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) membangun kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri untuk memperkuat pelayanan. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya lonjakan simpanan dana pemerintah daerah (pemda) di bank yang mencapai Rp202,35 triliun per Maret 2022. Banyaknya dana pemda yang tersimpan di bank tersebut menjadi perhatian serius Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

DIALEKSIS.COM | Badung - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi persoalan sampah. 

DIALEKSIS.COM | Semarang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) merehabilitasi irigasi di daerahnya dan mengevaluasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI).

DIALEKSIS.COM | Sorong - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah (pemda) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Semburan gas bercampur dan air terjadi di areal cluster I Desa Teungoh, Kecamatan Syamtalira Aron, kabupaten Aceh Utara. Semburan itu mebuat panik warga sekitar.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak lima orang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Kantor Bupati Nagan Raya Aceh, mendapatkan sanksi berupa penundaan pembayaran tunjangan kinerja atau dana kesejahteraan dari pemerintah daerah setempat karena menolak penyuntikan vaksin Covid-19.

Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Aceh Ardimartha mengatakan pemberian sanksi tegas tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyukseskan program vaksinasi dari pemerintah.

Lima ASN di Nagan Raya Aceh Kena Sanksi Akibat Tolak Divaksin

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 143.115 pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) dilantik menjadi pejabat fungsional. Pelantikan dilakukan secara serentak di seluruh Pemda se-Indonesia pada Jumat (31/12/2021). Momentum tersebut merupakan peristiwa langka, karena baru pertama kali terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menerima pertimbangan teknis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta persetujuan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar segera melaksanakan penetapan dan pelantikan jabatan fungsional paling lambat Jumat (31/12/2021).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) memaksimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, komitmen pemerintah daerah (Pemda) penting untuk mewujudkan smart city. Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Penutupan Riset Transformasi Digital Indonesia (RTDI) dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) secara virtual, Senin (27/12/2021). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian merilis perkembangan data realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) per 17 Desember 2021. Data itu dirilis jelang akhir tahun dalam Rapat Pembahasan Simpanan Kas Daerah pada Bank Umum yang digelar secara virtual pada Rabu (22/12/2021).

DIALEKSIS.COM | Padang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah serius dalam melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Selain sebagai upaya melindungi masyarakat, hal ini juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang menargetkan 70% masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis pertama, hingga akhir tahun 2021.

"Kita akan mengamati keseriusan dari teman-teman kepala daerah," tegas Mendagri dalam keterangan persnya usai melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Pendopo Gubernur Sumatera Barat, Jumat (17/12/2021).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, meminta Gubernur dan bupati/wali kota se-Aceh bekerja keras untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama di masing-masing wilayah dipimpin agar mencapai 70 persen dalam sisa waktu tahun 2021 ini.

“Sekarang rendah sekali cakupan vaksinasi harian, semua daerah menurun,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi dan Realisasi APBA bersama Forkopimda Aceh dan seluruh bupati/wali kota, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, (14/12).

DIALEKSIS.COM | Kendari - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama kementerian/lembaga lainnya berupaya memacu Pemerintah Daerah (Pemda) agar melakukan percepatan atau akselerasi vaksinasi Covid-19. Hal ini mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo untuk dapat mempercepat vaksinasi dosis pertama hingga 70%.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam keterangan persnya usai melakukan Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kendari, Sabtu (11/12/2021).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menginventarisasi dan mengevaluasi hambatan pengelolaan informasi publik di daerah. Hal itu perlu dilakukan guna menghadirkan kualitas pelayanan informasi yang lebih baik dan dapat memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memastikan kualitas pelayanan informasi publik telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro yang dibacakan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021 di Luminor Hotel, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memastikan kualitas pelayanan informasi publik telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro yang dibacakan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021 di Luminor Hotel, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Menurutnya, bagi masyarakat, keterbukaan informasi publik sangatlah penting. Terutama untuk mendapatkan informasi yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang. Di samping itu, hak atas informasi publik merupakan hak asasi manusia sehingga pemerintah perlu memenuhinya. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, 26 kabupaten dan 2 kota telah berkomitmen menerapkan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah).

Komitmen itu sendiri diwujudkan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman secara simbolis oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur Lanosin Hamzah, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pringsewu Akhmad Fadoli bersama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri Agus Fatoni di Aula Badan Litbang Kemendagri, Jumat (26/11/2021).