DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan tengah menyelidiki satu kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh. Penyelidikan ini menjadi yang keempat dilakukan Komnas HAM di provinsi tersebut, setelah tiga kasus sebelumnya telah diakui pemerintah sebagai pelanggaran HAM berat.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Aceh, Muhammad Iqbal atau yang akrab disapa Iqbal Piyeung, menyerukan langkah tegas terhadap tiga produsen Minyakita yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengisian kemasan minyak goreng.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil, menegaskan pentingnya pemulihan hak korban konflik sebagai prioritas utama dalam anggaran pemerintah Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pada Senin (6/1/2025) kemarin, situs milik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kembali menjadi sasaran peretasan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi NGO HAM saat ini sedang menfinalkan draf model reparasi berbasis korban, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi para korban pelanggaran HAM di Aceh. Menurut Direktur Koalisi NGO HAM, model ini dipilih berdasarkan masukan langsung dari korban, mencerminkan suara mereka dalam proses pemulihan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi NGO HAM Aceh menggelar pelatihan bagi jurnalis untuk penguatan pemahaman berkaitan dengan praktik jurnalisme berperspektif HAM. 

Kegiatan berlangsung di Fhandika Boutique Hotel Banda Aceh, pada 27-28 Agustus 2024. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sedang berupaya memastikan program - program pemulihan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lalu masuk ke dalam Rencana Pembangunan Nasional periode 2025-2029.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil, menilai kondisi Aceh di usia 19 tahun perdamaian menunjukkan kemajuan, terutama dalam aspek keamanan masyarakat. Khairil menekankan pentingnya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Presiden Joko Widodo mengakui peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Desakan ini muncul seiring dengan hasil kajian terbaru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengindikasikan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh akan menverifikasikan temuan elemen masyarakat sipil mengenai peta data digital Pelanggaran HAM di masa konflik Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi elemen sipil masyarakat yang terdiri dari Asia Justice and Rights (AJAR), KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan PASKA Aceh menyerahkan data peta digital Pelanggaran HAM masa konflik di Aceh ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Rabu (26/6/2024).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam KontraS Aceh, Yayasan PASKA Aceh, Asia Justice and Rights (AJAR), Lembaga Studi Demokrasi dan Perdamaian, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia dan Tim Klarifikasi Sejarah Independen menyesalkan adanya upaya pengabaian penemuan tulang belulang manusia dalam pembangunan living park di atas reruntuhan Rumoh Geudong, salah satu situs pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie, Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Nasional - Keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) mengajak rakyat Indonesia untuk lebih teliti dalam mengevaluasi rekam jejak calon presiden dan wakil presiden sebelum menentukan pilihan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

DIALEKSIS.COM | Aceh - "Tiap malam melakukan perbuatan yang cukup, antara lain yang saya rasakan sendiri, pemandangan yang luar biasa, sehingga tubuh saya cacat, dan mata kaki saya bolong, punggung saya masih ada bekasnya, saya juga dipukul dengan besi... oleh M. Kaki saya ditindih dengan balok oleh Komandan [Kopassus] P dan mengakibatkan putusnya urat. Saya ditelanjangi, disetrum, dipadukan antara alat vital dengan telinga, tidak begitu terasa dipadukan dengan mata, dipadukan di mulut dan di sebelah atas rasa sakit..." itulah salah satu kesaksian penyiksaan dari seorang guru agama dalam laporan temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Laporan ini dimuat dalam bentuk buku setebal 232 halaman berjudul Peulara Damèe atau Merawat Perdamaian.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar sidang paripurna untuk meresmikan peluncuran Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh di ruang sidang istimewa DPRA, Selasa (12/12/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terungkapnya kasus dugaan korupsi berupa SPPD fiktif yang dilakukan berjamaah oleh Komisioner KKR Aceh periode 2022-2027 bersama perangkat kerjanya menimbulkan sengkarut hukum di hadapan publik Aceh. 

Kasus SPPD fiktif ini melibatkan sebanyak 58 orang yang terdiri dari 7 Komisioner KKR Aceh, 18 staf sekretariat BRA, dan 33 orang Pokja. Dalam SPPD itu, disebutkan mereka melakukan perjalanan dinas sebanyak 51 kali dalam jangka waktu Februari-Desember 2022 ke 14 Kabupaten/Kota di Aceh serta 4 kali ke penugasan ke Jakarta dan sekali ke Bali. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi masyarakat sipil untuk penguatan kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh meminta DPRA untuk memberhentikan para komisioner saat ini yang diduga terlibat dalam korupsi. 

Pernyataan ini disampaikan dalam rekomendasi masyarakat sipil Aceh yang kemudian dibacakan saat konferensi pers di Banda Aceh.

"Kami mendesak DPRA untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KKR Aceh untuk memperkuat kelembagaan tersebut," kata Staf LBH Banda Aceh Maulidin, di Banda Aceh, Senin (19/9/2023).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah 12 orang korban pelanggaran HAM Rumoh Geudong bertemu dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar, Rabu (6/9/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menawarkan para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu di Belanda, pulang ke Indonesia. Pemerintah akan memberi kemudahan. 

Ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat berdialog dengan mantan Mahasiswa Ikatan Dinas dan korban pelanggaran HAM berat di luar negeri. Dialog berlangsung di Kedutaan Besar Ri di Den Haag, Belanda. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut akan lakukan kunjungan kerja dengan berbagai negara di kawasan Eropa dan Korea. Ia akan melakukan sejumlah kerja sama di bidang keamanan.

“Jadi besok saya akan ke Turki untuk kerja sama keamanan,” ujar Mahfud di Jakarta, Senin (21/8/2023).

Mahfud mengungkapkan ia juga akan langsung bertandang ke Amsterdam dan Ceko untuk menemui para korban pelanggaran HAM berat. Mahfud menyebut dalam kunjungannya tersebut untuk memberitahu hak-hak korban secara konstitusional.