kip lhok
Beranda / /

  • Pakar Pertanian Tanggapi Visi Misi Mualem-Fadhlullah untuk Aceh
    Polkum | 2 bulan lalu
    Pakar Pertanian Tanggapi Visi Misi Mualem-Fadhlullah untuk Aceh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh nomor urut 2, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah, mengusung visi "Terwujudnya Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan" untuk periode 2025-2030. Salah satu misi mereka adalah mengatasi rendahnya produktivitas sektor pertanian dan kelautan melalui pembangunan lumbung pangan dan kawasan pertanian berbasis korporasi.

  • Serangan Siber Lockbit 3.0 Lumpuhkan PDNS 2, Pakar TI Prihatin
    Pemerintahan | 4 bulan lalu
    Serangan Siber Lockbit 3.0 Lumpuhkan PDNS 2, Pakar TI Prihatin

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah akhirnya angkat bicara terkait gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yanterjadi sejak 20 Juni lalu. Gangguan tersebut diakui sebagai akibat serangan siber ransomware atau modus pemerasan dari kelompok Lockbit 3.0.

  • PAKAR Desak Pemerintah Pusat Segera Ganti Pj Gubernur Aceh
    Pemerintahan | 6 bulan lalu
    PAKAR Desak Pemerintah Pusat Segera Ganti Pj Gubernur Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh, Muhammad Khaidir SH, mendesak pemerintah pusat untuk segera mempertimbangkan pergantian Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah. 

  • Projo Resmi Dukung Prabowo, Begini Sikap PDIP
    Polkum | 1 tahun lalu
    Projo Resmi Dukung Prabowo, Begini Sikap PDIP

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Projo resmi mendukung Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.

  • Ketua KIA: Kadishub Aceh Sosok Inspiratif Bagi SKPA untuk Dorong Keterbukaan Informasi Publik
    Aceh | 1 tahun lalu
    Ketua KIA: Kadishub Aceh Sosok Inspiratif Bagi SKPA untuk Dorong Keterbukaan Informasi Publik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) Arman Fauzi mengucapkan selamat kepada Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal yang baru saja menerima penghargaan Upakarti Anindya Tinarbuka dari Komisi Informasi Pusat.


    “Penghargaan ini salah satu bukti bahwa keterbukaan informasi itu memberikan dampak positif kepada layanan informasi publik dan bisa mendapatkan penghargaan di tingkat nasional,” ujar Arman kepada Dialeksis.com, Jumat (19/5/2023). 

  • Kadishub Aceh Raih Penghargaan Tinarbuka, Iskandar: Bukti Pengembangan Karir ASN Sudah Baik
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kadishub Aceh Raih Penghargaan Tinarbuka, Iskandar: Bukti Pengembangan Karir ASN Sudah Baik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisalmenerima penghargaan Upakarti Anindya Tinarbuka dari Komisi Informasi Pusat yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (17/5/2023).

    Penghargaan ini diberikan pada acara puncak peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN)


    Kadishub Aceh Raih Penghargaan Tinarbuka, Iskandar: Bukti Pengembangan Karir ASN Sudah Baik 

  • Ketua DPRA Apresiasi Kadishub Aceh Usai Raih Penghargaan Upakarti Anindya Tinarbuka
    Aceh | 1 tahun lalu
    Ketua DPRA Apresiasi Kadishub Aceh Usai Raih Penghargaan Upakarti Anindya Tinarbuka

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Samsul Bahri sapaan Pon Yahya mengucapkan selamat dan mengapresiasi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal yang baru saja menerima penghargaan Upakarti Anindya Tinarbuka dari Komisi Informasi Pusat yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (17/5/2023). 

  • Mendagri Diingatkan Tidak Angkat Sekda Jadi Penjabat Kepala Daerah, Ini Sebabnya!
    Nasional | 2 tahun lalu
    Mendagri Diingatkan Tidak Angkat Sekda Jadi Penjabat Kepala Daerah, Ini Sebabnya!

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan jajarannya tidak mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi penjabat (Pj) kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.