DIALEKSIS.COM | Jakarta - Hingga 31 Januari 2026, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp47,18 triliun, yang berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp36,69 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,93 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,47 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp4,1 triliun.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini dinilai menjadi salah satu instrumen fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh menyerahkan seorang tersangka tindak pidana perpajakan beserta barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Aceh untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Langsa, Jumat, 7 November 2025.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Besar mengingatkan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) hingga tanggal 31 Oktober 2025. Untuk itu, setiap Wajib Pajak (WP) diminta untuk membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bersama Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Mawardi Nur, hari ini, Sabtu (30/8/2025), melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di kediaman dinas Menteri. Pertemuan ini membahas sejumlah isu pembangunan dan investasi penting bagi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H yang akrab disapa TRK terus menggalang dukungan pusat demi percepatan pembangunan di wilayah barat selatan Aceh. Dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, TRK menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., di Kompleks Rumah Dinas Widya Chandra, Senin (4/8/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka membahas polemik soal kenaikan PPN 12 persen.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keputusan akhir Presiden Prabowo Subianto mengenai penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya untuk barang mewah disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha, terutama yang telah bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan wajib pajak yang sudah terlanjur membayar tagihan tertentu dengan hitungan PPN 12 persen meski tidak tergolong jasa mewah, dipastikan dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Ratusan mahasiwa Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe menggelar aksi demo di depan Gedung DPRK Lhokseumawe, setelah ditetapkan pajak penambahan nilai (PPN) 12 persen berlaku untuk barang mewah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Kamis (2/1/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menetapkan kenaikan dilakukan secara bertahap.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat pada Selasa (31/12) sore, menjelang diberlakukannya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai Rabu (1/1/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan diskon 50 persen biaya listrik bagi pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya terpasang hingga 2.200 VA. Kebijakan ini akan berlaku mulai Januari hingga Februari 2025 dan ditargetkan menjangkau 81,42 juta pelanggan, termasuk daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dari 11 persen ke 12 persen yang akan diberlakukan mulai tahun depan, tidak akan dikenakan pada pangan pokok strategis, terutama pada beras yang diproduksi dalam negeri.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini disampaikan dalam konferensi pers bertajuk "Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan" di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 mendapat tanggapan serius dari pelaku usaha beras di Aceh. Kenaikan ini dinilai tidak berdampak signifikan terhadap rantai distribusi beras dan kesejahteraan petani.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Transaksi menggunakan QRIS semakin marak. Seiring dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025, banyak pihak mengkhawatirkan bahwa pembayaran melalui QRIS akan dikenakan tambahan PPN sebesar 12%.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sejalan dengan hal ini, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan, yang diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing kelompok, meliputi rumah tangga miskin, kelas menengah, juga para pelaku usaha, baik UMKM, wirausaha, maupun industri.
DIALEKSIS.COM | Opini - Pada penghujung tahun 2024, masyarakat Indonesia dihadapkan pada kebijakan kontroversial pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025, dengan pengecualian untuk sembako. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ragam poster berisi kritik dibawa oleh demonstran yang menggelar aksi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Aksi tersebut berlangsung di seberang kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/12) petang.