Kamis, 18 Desember 2025
Beranda / /

  • PSSI Perkuat Fondasi Kepelatihan Nasional Lewat Kursus Lisensi B Modul 2
    Olahraga | sekitar 1 jam lalu
    PSSI Perkuat Fondasi Kepelatihan Nasional Lewat Kursus Lisensi B Modul 2

    DIALEKSIS.COM | Bandung - Kursus kepelatihan Lisensi B PSSI Diploma Modul 2 Gelombang 4 digelar di Bandung pada 7 Desember 2025 hingga 21 Desember 2025. Kegiatan yang diselengggarakan di Kytos Hotel Bandung dan Lapangan Inspire Arena ini menjadi bagian penting dari program pengembangan kepelatihan, guna meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas pelatih berlisensi B di Tanah Air.

  • Kibarkan Bendera Putih, Masyarakat Sipil Aceh Desak Status Nasional Bencana Sumatra
    Polkum | 6 jam lalu
    Kibarkan Bendera Putih, Masyarakat Sipil Aceh Desak Status Nasional Bencana Sumatra

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi Masyarakat Sipil Aceh menuntut pemerintah pusat segera menetapkan status darurat bencana nasional atas banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Tuntutan itu disuarakan dalam aksi Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Peduli Bencana Sumatra di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu, 18 Desember 2025.



  • Tanya Kabar Penuh Horor, "Peue Na Udep Lampu?"
    Kolom | 10 jam lalu
    Tanya Kabar Penuh Horor, "Peue Na Udep Lampu?"

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Banda Aceh sedang tidak baik-baik saja. Banjir bandang dan tanah longsor yang menyapu banyak wilayah di Aceh juga ikut berdampak ke ibukota provinsi paling barat NKRI. Bencana akhir November lalu juga menghantam Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

  • Gubernur Aceh Mualem Terima Bantuan Kemanusiaan dari Perusahaan Multinasional
    Pemerintahan | 2 hari lalu
    Gubernur Aceh Mualem Terima Bantuan Kemanusiaan dari Perusahaan Multinasional

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menerima bantuan kemanusiaan dari perusahaan multinasional Upland Resources yang beroperasi di United Kingdom, Malaysia, dan Indonesia. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Senin (15/12/2025) malam.

  • Zaini Djalil: Tanpa Status Bencana Nasional, Hak Korban Terancam Terabaikan
    Polkum | 3 hari lalu
    Zaini Djalil: Tanpa Status Bencana Nasional, Hak Korban Terancam Terabaikan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Praktisi hukum sekaligus mantan aktivis, Zaini Djalil, SH, menyoroti belum adanya kebijakan konkret dari pemerintah pusat dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh. Ia menilai kondisi pascabencana hingga kini masih belum menunjukkan kejelasan pola penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan.

  • Dewan Profesor USK Surati Presiden, Desak Buka Bantuan Internasional untuk Aceh
    Polkum | 3 hari lalu
    Dewan Profesor USK Surati Presiden, Desak Buka Bantuan Internasional untuk Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) secara resmi menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto terkait urgensi percepatan akses dan penguatan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional menyusul bencana hidrometeorologi besar yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Aceh, pada akhir November 2025.

  • Sumatra Menangis Akibat Bencana, Negara Terasa Jauh?
    Indepth | 4 hari lalu
    Sumatra Menangis Akibat Bencana, Negara Terasa Jauh?

    DIALEKSIS.COM | Indepth - Sumatera porak poranda. Seribuan nyawa meninggalkan alam fana ini. Puluhan ribu perumahan penduduk luluh lantak. Ribuan sumber penghidupan masyarakat hilang ditelan bumi. Fasilitas umum ikut disapu ganasnya alam.DIALEKSIS.COM | Indepth - Sumatera porak poranda. Seribuan nyawa meninggalkan alam fana ini. Puluhan ribu perumahan penduduk luluh lantak. Ribuan sumber penghidupan masyarakat hilang ditelan bumi. Fasilitas umum ikut disapu ganasnya alam.

    Rintihan rakyat bagaikan tidak bertepi, derita panjang itu terukir. Pemerintah pusat masih setengah hati dalam menangani bencana. Rakyat, para musibah, berharap negara masih ada ketika mereka disapu prahara, bukan setengah hati.

  • Saatnya Negara Bertindak Tegas untuk Aceh
    Tajuk | 4 hari lalu
    Saatnya Negara Bertindak Tegas untuk Aceh

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh kini telah memasuki fase krisis yang tidak lagi dapat ditangani dengan pendekatan konvensional. Lebih dari sepekan masa tanggap darurat berlangsung tanpa kejelasan peningkatan status, sementara eskalasi dampak justru kian meluas dan menjangkau sedikitnya 17 kabupaten/kota. Situasi ini menuntut keberanian politik serta kebijakan luar biasa dari pemerintah pusat, sejalan dengan besarnya ancaman kemanusiaan yang sedang berlangsung.

  • Kerusakan Parah, Warga Aceh Tamiang Desak Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
    Aceh | 6 hari lalu
    Kerusakan Parah, Warga Aceh Tamiang Desak Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Muhammad Hendra Vramenia, warga terdampak banjir yang juga menjabat sebagai Ketua Sarikat Hijau Indonesia (SHI) Kabupaten Aceh Tamiang dan Wakil Sekretaris Karang Taruna Aceh mengatakan bahwa pemerintah pusat harus segera menetapkan status bencana nasional untuk Aceh, mengingat skala kerusakan dan dampaknya yang sangat luas.

  • Pengamat: Ada Upaya Menjatuhkan Kegagahan Prabowo di Aceh
    Pemerintahan | 9 hari lalu
    Pengamat: Ada Upaya Menjatuhkan Kegagahan Prabowo di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Kebijakan Publik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala, Nasrul Zaman, menilai ada indikasi kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto seolah “dijauhkan” dari momentum penting penanganan bencana di Aceh, sehingga tampil kurang gagah di mata publik Aceh. Ia menyebut, rangkaian peristiwa yang terjadi sejak banjir bandang dan longsor besar November 2025 mengarah pada dugaan adanya agenda politik yang memengaruhi citra Presiden.

  • RUU Penyesuaian Pidana Disebut Kunci Integrasi Sistem Hukum Nasional
    Polkum | 11 hari lalu
    RUU Penyesuaian Pidana Disebut Kunci Integrasi Sistem Hukum Nasional

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana sebagai fondasi penyelarasan seluruh aturan pemidanaan di Indonesia. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan regulasi ini dibutuhkan untuk menghapus tumpang tindih aturan yang selama ini terjadi di berbagai sektor hukum.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

pema